Bogor, Inionline.Id – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat UPTD II wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok yang berlokasi di Jalan Airlangga, Kecamatan Bogor utara, Kota Bogor, pada Selasa (01/09/2020).
Mochamad Ichsan Maoludin selaku anggota komisi IV DPRD Jawa Barat merasa prihatin terhadap kondisi Dinas ESDM UPTD II ini, pasalnya selain mengalami pemangkasan anggaran, sarana dan prasarana pendukung dinas ini dirasa masih sangat kurang.
“Secara umum dinas ESDM ini anggarannya tidak banyak yang diajukan itu, padahal sesungguhnya ESDM termasuk sumber PAD dari perizinan, energi yang dimanfaatkan warga, di Bogor ini tercatat penggunaan anggaran cuma 30%, jadi pembangunan infrastruktur, pengadaan alat-alat yang diperlukan dalam pembangunan itu tertunda karena Covid-19 ini,” ujar Ichsan.
Hal ini menjadi perhatian bagi Ichsan dan komisi IV dimana aktivitas dinas tersebut berkaitan dengan penambangan, penggalian, listrik desa (lisdes), energi terbarukan yang menjadi harapan masyarakat.
“Kalau kita mengandalkan PLN, hanya terpaku pada energi tersebut, tapi kalau energi terbarukan itu memakai solar panel dengan memanfaatkan sinar matahari, serta tenaga angin, untuk menyediakan fasilitas itu perlu anggaran, sehingga sepanjang 2020 ini, semuanya tidak bisa dilakukan,” kata Ichsan.
Dari sisi anggaran setelah melalui rekomendasi satu hingga kelima, dari 100% hingga tersisa 30% itulah kenyataan yang terjadi di dinas ESDM UPTD II.
“Seperti di Cirebon itu kantornya masih memakai lahan kabupaten, nah kalau yang kita kunjungi ini di Bogor, sudah hampir 3 tahun kantor dinasnya masih nyewa, kita awalnya tidak percaya tapi faktanya selama 3 tahun nyewa kantor dinas ini,” tutur Ichsan.
Selain itu sarana parkir kantor dinas pun dirasa kurang dan kendaraan operasional dinas pun dirasa sudah cukup tua untuk dipakai dalam aktifitas dinas tersebut. Ichsan pun mengatakan beberapa hal tersebut akan menjadi catatan komisi IV DPRD Jawa Barat dan akan langsung disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (JC)
