Inionline.id – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir Abdul Hadi Wijaya M.Sc atau akrab disapa Gus Ahad, mengkritisi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah untuk masyarakat pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Pasalnya, program BLT terbaru dari pusat itu berpotensi salah sasaran.
“Sebelumnya, kami mengapresiasi program tersebut. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah pusat untuk masyarakat. Khususnya para pekerja, yang masih belum terjangkau oleh bantuan-bantuan yang telah disalurkan pemerintah,” ujar Gus Ahad melalui rilisnya, Rabu (26/8/2020).
Adapun besarannya, sambung pria berkacamata ini, adalah Rp600 ribu yang akan disalurkan langsung ke rekening milik para pekerja selama empat bulan berturut-turut. Sehingga totalnya adalah Rp2,4 juta per pekerja.
“Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah mengapa pemerintah pusat menggunakan data yang bersumber dari BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan). Padahal, sangat banyak masyarakat pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK,” kata Politisi PKS ini.
Dirinya pun mencontohkan, salah satu segmen pekerja yang masih belum terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK adalah guru honorer. Baik yang mengajar di sekolah negeri, swasta bonafit seperti sekolah plus maupun boarding school, terlebih yang mengajar di sekolah swasta atau madrasah biasa.
“Guru honorer ini ada yang penghasilannya Rp600 ribu atau Rp400 ribu per bulan. Apalagi yang mengajar di madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah bahkan gajinya lebih rendah lagi. Sehingga jangankan untuk membayar iuran BPJAMSOSTEK, untuk kebutuhan sehari-harinya pun masih jauh dari kata cukup,” kata Legislator asal Dapil Karawang – Purwakarta ini.
Dirinya pun masih belum mengetahui atas pertimbangan apa pemerintah pusat memilih data yang bersumber dari BPJAMSOSTEK. “Ini kan akan banyak yang tidak mendapat BLT tersebut. Masyarakat klaster terbawah, seperti guru honorer tidak akan mendapatkannya. Sisi keadilannya tidak terpenuhi,” ujarnya.
Justru yang lebih pas itu, kata Gus Ahad, adalah data yang bersumber dari BPJS Kesehatan. “Data di BPJS Kesehatan lebih mending. Mencakup hingga lapisan masyarakat terbawah. Itu pun datanya tetap harus diverifikasi kembali. Jangan sampai ada yang sudah mendapatkan BLT dari program DTKS atau non-DTKS malah mendapat BLT lagi, alias dobel,” katanya.
Gus Ahad juga berharap momen ini dijadikan kesempatan untuk mengurangi ego sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, di semua tingkatan dan perangkat pemerintah.
Tujuan pemerintah menggerakkan perekonomian adalah baik, dan lapisan masyarakat manapun bisa digerakkan melalui bantuan itu. Tak ada bedanya bantuan itu diberikan kepada siapa, karena setelah masuk rekening tetap saja akan dibelanjakan.
“Tapi alangkah lebih baiknya jika bantuan itu tak hanya menyasar pekerja peserta BPJAMSOSTEK saja. Apakah untuk dapat menerima bantuan itu harus terdaftar dulu di BPJAMSOSTEK?” ujarnya heran.
Gus Ahad juga menyebutkan pandemi ini belum selesai masih panjang. “Ini ujian nasional, ujian dunia. Semua prihatin, namun masyarakat harus kreatif dan jeli melihat peluang baru. Seperti budidaya urban farming. Memelihara ikan sekaligus menanam kangkung dalam media ember, dan lainnya,” ucapnya.
Jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan menumbuhkan kesadaran komunal. “Peka terhadap lingkungan sekitar bilaman ada yang membutuhkan atau ada yang kekurangan, maka dibantu secara komunal atau bersama-sama,” ujarnya.
