Inionline.id – Menyusul kontroversi soal Program Organisasi Penggerak (POP), kini Menteri Pendidikan Nadiem Makarim diterjang kritik soal kebijakan belajar online hingga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kritik datang dari lembaga perlindungan anak dan anggota dewan Jakarta.
Soal belajar online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), memang banyak pihak mengeluhkan soal ketersediaan pulsa, kuota internet, dan ponsel pintar untuk para siswa. Bahkan ada siswa di Rembang Jawa Tengah bernama Dimas yang harus belajar sendirian di sekolah gara-gara tidak punya ponsel pintar.
“Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah. PJJ itu kita terpaksa karena pilihannya antara ada pembelajaran atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan,” kata Nadiem di SDN Polisi I, Jalan Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (30/7/2020).
Kritik keras terdengar dari gedung anggota dewan Kebon Sirih. Wakil Ketua DPRD DKI mengkritik kebijakan Mas Menteri, panggilan akrab Nadiem, soal pendidikan ini.
“Pandemi ini memang bukan keinginan pemerintah, tapi solusinya ada di tangan pemerintah, di tangan Mas Menteri lebih tepatnya. Dibandingkan terus berdalih, kalau Mas Menteri berdalih terus, lebih baik Mas Menteri mengundurkan diri. Saya rasa itu lebih gentleman dan terhormat,” kata Zita dalam keterangan pers tertulisnya, Sabtu (1/8).
