Sumedang, Inionline.Id – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat kembali melakukan kunjungan kerja ke kantor cabang dinas energi dan sumberdaya mineral (ESDM) di wilayah V, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (7/8/2020).
Dalam lawatannya tersebut komisi IV DPRD Jawa Barat banyak mendengar keluhan serta aspirasi para ASN ESDM yang intinya mereka pun terkena refocusing kegiatan serta relokasi anggaran sehingga banyak kegiatan dinas yang terpaksa digeser ke tahun 2021.
Mochamad Ichsan Maoludin selaku anggota komisi IV DPRD Jawa Barat mengatakan bahwa akibat Covid-19 ajuan anggaran dinas ESDM akan kembali dimasukan di tahun 2021 dengan catatan pandemi Covid-19 sudah berlalu. “Semua dinas yang bermitra dengan komisi IV DPRD Jawa Barat termasuk ESDM ini penyerapan anggarannya bagus, diatas 90% cuma saat ini anggaran yang digunakan hanya 33% dari total anggaran yaitu tinggal 1,1 miliar rupiah,” ujar Ichsan.
Legislator asal Jawa Barat VI (Kabupaten Bogor) ini mengatakan bahwa target utama dinas ESDM tahun ini sebetulnya adalah memasukan rumah-rumah di Jawa Barat yang belum memiliki listrik. “Program itu tetap bisa dijalankan menggunakan dana CSR dari beberapa project-project di luar APBD, dan mereka masih tetap optimis itu bisa dilakukan, totalnya ada 5000 unit rumah di wilayah UPTD V dinas ESDM ini,” kata Ichsan.
Secara progresif, menurut Ichsan program tersebut tidak akan mengambil dana dari APBD Jawa Barat karena memang APBD Jawa Barat tidak cukup dan harus ada proses penyesuaian anggaran jika menggunakan APBD. Sedangkan untuk anggaran CSR, eksekusinya akan lebih mudah.
“Utamanya, program-program yang strategis itu seperti air bersih sudah oke, galian C masih juga ditemukan, tapi yang jadi priortias adalah rumah-rumah yang belum memiliki listrik ini, jaraknya dengan sumber generator dekat tetapi kok tidak kebagian sumber listrik, nah ini yang akan komisi IV dorong supaya rumah-rumah tersebut tercover listrik sebanyak 5000 unit rumah,” pungkas Ichsan.
Dirinya pun menargetkan persoalan listrik rumah ini, jika anggaran CSR kurang untuk menjalankan program tersebut maka di tahun anggaran 2021 komisi IV akan berupaya mewujudkannya persis dengan apa yang diajukan di tahun 2020. (JC)
