Inionline.id – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) atau Pentagon mengecam uji coba rudal balistik yang dilakukan China di perairan Laut China Selatan. Pentagon menyebut peluncuran rudal itu mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan.
Seperti dilansir AFP, Jumat (28/8/2020), Pentagon mengonfirmasi laporan yang menyebut militer China meluncurkan sedikitnya empat rudal balistik saat latihan militer pekan ini di sekitar Kepulauan Paracel, yang ada di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa.
Disebutkan Pentagon bahwa langkah itu memicu pertanyaan pada komitmen China tahun 2002 lalu, untuk menghindari aktivitas-aktivitas provokatif.
“Latihan-latihan semacam itu juga melanggar komitmen PRC (Republik Rakyat China) di bawah Deklarasi Perilaku Pihak-pihak di Laut China Selatan Tahun 2002 untuk menghindari aktivitas yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan dan berdampak pada perdamaian dan stabilitas,” imbuh Pentagon.
Selama satu dekade terakhir, China telah membangun instalasi militer di beberapa karang dan singkapan yang menjadi sengketa di Laut China Selatan untuk menegaskan kedaulatannya atas sebagian besar kawasan tersebut, melawan klaim wilayah oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Indonesia.
Pentagon menyebut bahwa latihan militer China yang digelar pada 23-29 Agustus di dekat Kepulauan Paracel — oleh China disebut Xisha — merupakan yang ‘terbaru dari serentetan tindakan PRC untuk menegaskan klaim maritim yang melanggar hukum dan merugikan tetangganya di Asia Tenggara’.
Pentagon menyatakan bahwa AS telah mendorong China, pada Juli lalu, untuk mengurangi ‘militerisasi dan pemaksaan’ di kawasan. “PRC malah memilih untuk meningkatkan aktivitas latihan dengan menembakkan rudal-rudal balistik,” imbuh Pentagon.
Pada Kamis (27/8) waktu setempat, China mengecam AS atas dimasukkannya belasan perusahaan pemerintah China dalam daftar hitam yang terlibat dalam pembangunan dan pasokan ke pangkalan China di Laut China Selatan.
“Kata-kata AS sangat mengganggu urusan dalam negeri China … itu sepenuhnya logika tirani dan politik kekuasaan. China akan mengambil langkah tegas untuk menegakkan hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan dan individu China,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian.
