Yogyakarta, Inionline.id – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Provinsi Yogyakarta yang kemudian meninjau dua terminal yaitu terminal Jombor (tipe B) dan terminal Giwangan (tipe A) pada Selasa (04/08/2020) hingga Rabu (05/08/2020).
Mochamad Ichsan Maoludin selaku anggota komisi IV DPRD Jawa Barat menggarisbawahi kondisi terminal Giwangan dimana kondisinya terbengkalai. “Terminal Giwangan ini tipe A langsung di bawah pemerintah pusat dengan penganggaran dari APBN, sepintas lalu terdengar keren sepertinya, awalnya dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi ketika diambil alih pemerintah pusat dampak yang terjadi adalah secara fisik, kebersihan tidak tertata, lalu bagaimana Jawa Barat ?, tidak jauh berbeda,” kata Ichsan.
Menurutnya, terminal-terminal yang dilimpahkan ke pemerintah pusat rata-rata pengelolaannya kurang bagus. “Baik dari kesejahteraan, kan biasanya kalau di daerah itu ada tunjangan-tunjangan, seperti tunkin, bahkan UMR pun banyak fixed cost, variable cost, ya mereka jadi curhat karena pendapatan para ASN itu menjadi berkurang setelah dikelola oleh pemerintah pusat,” tutur Ichsan.
Dari sisi infrastruktur pun seharusnya banyak yang sudah diperbaiki masih belum direnovasi sehingga, ketika kondisi hujan maka beberapa titik di terminal Giwangan mengalami banjir. “Kondisi Giwangan ini terjadi dari sebelum tahun 2010, dari sisi penggajian dan kesejahteraan karena ASN terminal A ini gajinya dari APBN seharusnya kan lebih sejahtera, ini yang saya heran, apakah manajemennya kurang bagus atau seperti apa, bahkan ketika di awal pengambilalihan terminal Giwangan ini dari pemda ke pemerintah pusat gaji karyawannya tidak normal,” pungkas Ichsan.
Terminal tipe A di Kota Depok, Jawa Barat pun ternyata kondisinya dinilai sama dengan terminal Giwangan Yogyakarta ini sehingga langkah preventif komisi IV DPRD Jawa Barat selanjutnya akan mendatangi Kementrian Perhubungan Republik Indonesia untuk mencari solusi terhadap masalah terminal tipe A khususnya di wilayah Jawa Barat.
