Inionline.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap lebih dari 60 juta orang terdampak secara ekonomi karena pandemi virus corona. Namun, pemerintah kesulitan memberikan bantuan karena kendala data.
“Kami tanya [data yang terdampak] ke OJK, Kementerian Koperasi dan UMKM, Pegadaian, itu lebih dari 60 juta [orang]. Tapi namanya di mana, alamatnya di mana, usaha kecilnya apa, itu jadi tantangan,” ungkapnya melalui siaran langsung melalui akun Instagram, Sabtu (18/7).
Sehingga, menurutnya, kebijakan penundaan pembayaran pinjaman hingga enam bulan untuk UMKM tak tersalurkan karena perkara data.
Dia menjelaskan sebenarnya sudah ada sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu UMKM. Selain penundaan pembayaran selama enam bulan, pemerintah juga memberi subsidi bunga pinjaman.
“Kalau bank khawatir terhadap risiko, kami berikan tambahan supaya berani. Kreditnya kami jamin. Jadi pemerintah terus mencoba memecahkan masalah melalui policy,” tuturnya.
Kemudian jaring pengaman diberikan kepada masyarakat di tingkat ekonomi 10 persen sampai 40 persen ke bawah dengan bantuan sosial. Ani pun turut menyinggung kartu pra kerja sebagai upaya pemerintah membantu ekonomi masyarakat.
Dia menegaskan di tengah pandemi, belanja negara diprioritaskan pada aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada ranah kesehatan, banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan pihaknya dalam beberapa bulan terakhir.
Mulai dari insentif untuk tenaga kesehatan, tunjangan untuk tenaga kesehatan yang menjadi korban, pemeriksaan, hingga pemenuhan alat kesehatan dan infrastruktur rumah sakit. Pemerintah sendiri menganggarkan sebanyak Rp695 triliun untuk penanganan pandemi corona.
