Inionline.id – Pemerintah mengganti diksi ‘new normal’ menjadi ‘adaptasi kebiasaan baru’ terkait kehidupan baru dengan protokol kesehatan selama pandemi virus Corona (COVID-19). PPP menilai penggantian istilah saja tidak cukup.
“Koreksi istilah dari new normal ke adaptasi kebiasaan baru oleh pemerintah tidaklah cukup,” kata Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi kepada wartawan, Sabtu (11/7/2020).
Arwani menyebut pemerintah harus menguatkan komitmen masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan yang harus selalu dijalankan dengan baik. Menurutnya, pemerintah pusat sebagai nakhoda pengendalian wabah di Tanah Air ini harus meningkatkan kordinasi dengan pemerintah daerah.
Lebih jauh, Arwani menyebut rekor tertinggi yakni 2.657 kasus positif per hari itu diakibatkan dari istilah ‘new normal’ yang telah diterapkan dalam sebulan terakhir. Menurutnya, ‘new normal’ menimbulkan kesan bahwa Corona telah hilang.
“Penerapan new normal juga melahirkan kesan seolah COVID-19 telah usai. Berbagai protokol kesehatan seperti pakai masker, physical distancing tak sekuat pada bulan Maret-Mei kemarin,” katanya.
“Diksi new normal itu sebenarnya di awal diksi itu segera kita ubah, waktu social distancing itu diksi yang salah, dikritik langsung kita ubah, new normal itu diksi yang salah, kemudian kita ubah adaptasi kebiasaan baru tapi echo-nya nggak pernah berhenti, bahkan di-amplify ke mana-mana, gaung tentang new normal itu ke mana-mana,” ujar Yuri di launching buku ‘Menghadang Corona’ di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/7).
Kenapa pemerintah mengganti kata new normal? Sebab, kata Yuri, jika tagline new normal dipakai, maka masyarakat akan fokus ke kata ‘normal’-nya saja. Tidak pada ‘new’ atau pembaruannya.
“Kemudian yang dikedepankan bukan new-nya malah normalnya. New-nya itu jalan nggak tahu echo-nya, jadi belakangan, tok normal, ini yang nggak… Padahal ini sudah kita perbaiki, dengan adaptasi kebiasaan baru,” jelas Yuri.
