Bogor, Inionline.Id – Cerita mengenai sungai Cileungsi tampaknya tak kunjung usai. Hal ini bahkan membuat banyak pihak saling desak untuk segera melakukan aksi perbaikan terhadap sungai yang memiliki panjang 49.924 meter tersebut.
Achmad Fathoni selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor telah mendatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor pada Senin (27/07/2020). Menurut Fathoni saat ini kewenangan untuk mengatasi masalah pencemaran di sungai Cileungsi ada pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dimana menurut politisi PKS tersebut DLH Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi pekan lalu sudah sepakat untuk membuat surat resmi ke Gubernur agar ada tindakan dari pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Telah terjadi pencemaran di sungai Cileungsi yang diakibatkan oleh kegiatan industri, indikasinya ada 54 perusahaan yang diduga melakukan pembuangan air limbah, peternakan, usaha kecil menengah dan domestik,” ujar Fathoni.
Dirinya pun mengatakan bahwa data yang dimilikinya menyatakan bahwa DLH Provinsi Jawa Barat memiliki rencana 10 aksi penanganan sungai Cileungsi hanya saja baru 3 point yang direalisasikannya.
Senada dengan Fathoni, Mochamad Ichsan Maoludin selaku anggota komisi IV DPRD Jawa Barat pun mengatakan bahwa 10 aksi penanganan terhadap masalah sungai Cileungsi kewenangannya ada pada DLH Provinsi Jawa Barat.
“Sebetulnya ini akan menjadi catatan, karena kepala dinasnya juga baru sebulan, dan semua hal terkendala refocusing kegiatan dan realokasi dana, jadi beberapa program yang sudah terencana, berhenti” kata Ichsan pada Jum’at (31/07/2020).
Lanjut, Dirinya pun sudah meminta kepada DLH Provinsi Jawa Barat untuk dibentuk suatu satuan gugus tugas yang meliputi dari pihak TNI, Polri, dan lingkungan hidupnya dengan dukungan anggaran yang cukup besar.
“Termasuk ketika problem banjir, sampah, itu janji dari DLH mau membentuk suatu gugus tugas, semua masalah sungai Cileungsi sesungguhnya telah saya serap aspirasinya, sekarang kita sampaikan sebagai tugas kepada DLH Provinsi Jawa Barat,” imbuh Ichsan.
Legislator asal Jawa Barat VI (Kabupaten Bogor) ini pun menambahkan posisi DLH ini oleh masyarakat lebih kepada klaim yang terdampak akibat limbah sungai dan program penguatan tanaman di hulu dan bantaran sungai agar disegerakan. “Selepas pembicaraan setelah P2APBD kita akan fokus kepada advokasi terhadap temuan-temuan di lapangan, kita akan ketemu dengan DLH karena ini sudah menjadi pembicaraan yang terevaluasi dengan catatan yang banyak, tinggal melanjutkan dari kepala dinas yang lama, saya berharap bu kadis yang baru lebih aware,” pungkas Ichsan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaningtyas mengungkapkan bahwa SK Satgas Cileungsi sebenarnya sudah mau bergerak hanya saja semua berujung pada anggaran yang ternyata sudah dipotong sebanyak 5 kali terkait efisiensi anggaran pemerintah provinsi Jawa Barat untuk penanganan prioritas Covid-19.
“Sementara ini kami tidak bisa bergerak dengan kondisi yang sekarang, karena semua efisiensi yang diambil adalah pos-pos anggaran yang membuat kita tidak bisa bergerak seperti perjalanan dinas, makan minum, semua hampir terpotong sampai jilid ke-5 ini kami efisiensi untuk prioritas Covid ini Jawa Barat masih defisit, sehingga semua kegiatan semua berhenti dulu,” tutur Prima.
Dirinya pun menambahkan bahwa hasil hearing over hampir semua penanganan sungai di Jawa Barat akan masuk di tahun 2021. hal itulah yang membuat Prima cukup gundah mengingat kasus yang terjadi di lapangan cukup banyak. “Untuk pokja penanganan di bawah DLH itu penanganan industri, memang untuk sungai Cileungsi, Citarum, dan Cilamaya tekanannya ini cukup berat ke kami, kita baru konsolidasi internal antar satgas tapi hampir semua sudah kita tanyakan apa yang bisa kita lakukan, dan semuanya kembali terbentur masalah anggaran, sisanya kami sudah sosialisasi, dan berharap kepada peningkatan kesadaran masyarakat,” tutup Prima.
