Tuai Banyak Polemik, M Ichsan Nilai Bansos Pemprov Jabar Beri Harapan Palsu

Antar Daerah057 views

Bogor, Inionline.Id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa barat, M Ichsan Maouludin menyayangkan bantuan sosial (bansos) pemerintah provinsi Jawa barat untuk penanganan dampak covid-19 yang terlalu lama turun ke masyarakat.

“Kemarin secara pribadi saya melakukan random sampling ke beberapa desa di wilayah kecamatan Gunung putri, kabupaten Bogor, hampir semua masih dalam bentuk catatan jadi bantuan itu memang belum turun, setelah ada verifikasi dan validasi data ada penurunan jumlah bansos,” ujar Ichsan kepada Inionline.Id pada Minggu (10/05/2020).

Dirinya mengambil contoh di Desa Cicadas, kabupaten Bogor, yang tadinya akan mendapat bantuan 500 bantuan sekarang hanya menjadi 200 saja. “Kita memberikan data seluas-luasnya artinya RT/RW diminta untuk melampirkan KK, ketika sudah di upload ke pemprov Jabar turunnya jadi sedikit,” tutur Ichsan.

Dirinya menyayangkan ada kesan dimana aparatur desa sudah mengeluarkan jerih payah tenaga hingga lelah untuk mengumpulkan kartu keluarga untuk dapat bantuan ternyata tidak terealisasi juga, ini yang menyebabkan beberapa  desa yang saya datangi itu melakukan beberapa skema jika bantuan tidak datang.

“Salah satunya memberdayakan secara mandiri dari para tokoh yang memang berdaya, bergotong royong hingga menghasilkan beberapa ton beras, itulah yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat melalui satu pintu,” kata Ichsan.

Akhirnya terjadi dinamika di masyarakat yang menimbulkan kesan bahwa aparatur desa tidak becus kerja dan lain sebagainya.

“Ada desa yang harap-harap cemas, ada desa juga yang akhirnya memanfaatkan CSR dari beberapa perusahaan di sekitarnya,” pungkas Ichsan.

Pada masa pandemik covid-19 ini hal apapun akan menjadi pembicaraan utama, pertama masyarakat harus memutus persebaran virus, kemudian bagi mereka yang terdampak kehidupannya harus menerima bantuan dari pemerintah, sementara ketika penyampaian itu tidak melihat mekanisme dan proses pendelegasian bantuan seperti apa.

“Kelihatannya untuk Jawa barat belum terkoordinasi dengan baik, bahkan beberapa desa di kabupaten tertentu ada yang menolak bantuan tersebut karena diecer atau dicicil, jadi kesannya bagi masyarakat di PHPin, akhirnya di jajaran pimpinan bantuan tersebut belum absolut, dan kita sedang melihat LKPJ Gubernur Jabar, ada pula pembentukan pansus dan kami menemukan banyak temuan, bantuan pemprov Jabar tidak seindah apa yang disampaikan kepada masyarakat, sekarang bagaimana memanfaatkan bantuan dari manapun tapi harus dikelola dengan baik supaya tidak jadi bumerang,” tutup Ichsan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *