Inionline.id – Penerapan kurikulum 2013 dalam skala nasional dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap ilmu pengetahuan. Pemerintah dinilai kurang mempertimbangkan keragaman dan disparitas pada kondisi daerah-daerah tertentu di Indonesia.
“Pengetahuan dalam kurikulum diambil berbasis kebutuhan kota besar, namun diberikan kepada kabupaten kecil seperti di Papua. Padahal kebutuhannya bisa berbeda,” ungkap Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jimmy Paat dalam Diskusi Daring bertema Mengurai Diskriminasi Pendidikan, Jumat malam, 15 Mei 2020.
Dia menilai penyeragaman itu adalah bentuk diskriminasi di dunia pendidikan. Mereka yang bukan bagian dari kota besar dipaksakan memakan kurikulum yang sama.
“Harusnya tidak seperti itu. Ini diskriminatif. Itu yang disebut pengetahuan dipaksakan lebih awal,” terang Jimmy.
Sebaiknya ada koordinasi yang komprehensif dalam menentukan kurikulum nasional. Atau bisa juga dibuatkan muatan khusus yang diterapkan pada daerah atau kelompok tertentu, untuk mencegah terjadinya diskriminasi.
“Pengetahuan sekolah milik kelompok tertentu itu harus disadari,” ujar dia.
Bagi Jimmy, banyak yang dilewatkan pemerintah saat menyusun kurikulum. “Persoalannya ada di guru yang tidak banyak terlibat membuat kebijakan kurikulum,” tandasnya.
