Bogor, Inionline.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), M Ichsan menegaskan bahwa sikap partainya dihari buruh ini (01/05/2020) tetap konsisten untuk tetap berpihak pada rakyat dan mengedepankan aspek keseimbangan hubungan industrial.
“Icon omnibuslaw itu ada di pemerintah pusat, tetapi mereka juga dikuatkan dari fraksi-fraksi di daerah, melalui DPRD, sampai hari ini PKS belum berubah, fraksi PKS di DPR RI tidak mengikuti panja Omnibuslaw ciptakarya,” kata Ichsan.
Melalui kajian yang sangat mendalam, PKS yakin omnibuslaw yang sepanjang ini tidak memiliki keadilan dalam hubungan industrial antara pekerja dengan para pengusaha masih dominan lebih condong kepada keuntungan para pengusaha.
“Kami di tingkat provinsi Jawa barat pun ikut menyuarakan dan berpegang teguh untuk tidak mengikuti panja omnibuslaw ciptakarya ini,” tegas Ichsan.
Politisi PKS ini mengatakan bahwa issue omnibuslaw juga menjadi salah satu aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya yaitu Kabupaten Bogor dimana ketika reses II pada bulan maret lalu masyarakat dari kecamatan Rumpin menanyakan bagaimana sikap PKS terhadap kondisi perkembangan omnibuslaw ini.
“Dengan yakin saya menjawab bahwa PKS justru menguatkan opini agar omnibuslaw ciptakarya ini harus dihentikan, karena isinya tidak berimbang dan tidak memihak kepada buruh, dengan keadaan sekarang ini tekanan kepada buruh yang semakin berat, alih-alih mereka memperjuangkan nasibnya, malah berujung pada kehilangan pekerjaan,” ungkap Ichsan.
Lebih lanjut, Ichsan mengatakan bahwa per-satu Mei ini saja sudah enam puluh tiga ribu orang buruh di Jawa barat resmi di PHK, ini menjadi suatu keprihatinan dimana sekarang pun wabah covid-19 masih menjadi pandemik di Jawa barat yang menyebabkan banyak orang terimbas baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
“Khusus untuk masyarakat Kabupaten Bogor, kami tetap memberikan monitoring dan evaluasi, pada masa covid-19 ini kegiatan yang dilakulan tetap mengedepankan prinsip physical distancing, jika mengandalkan pemerintah provinsi Jawa barat untuk bantuan dalam hitung-hitungannya berat, malah dengan minimnya bantuan pemprov Jabar malah menimbulkan mosi tidak percaya masyarakat kepada aparatur desa yang disangka memainkan bantuan dari pemprov, maka PKS berinisiatif bagi kader yang masih mampu bisa berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan bahkan buruh sekalipun, kami berbagi, dan masyarakat harus tetap bersabar di masa sulit ini,” tutup Ichsan.
