Inionline.id – Dokter epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengkritik keputusan pemerintah pusat yang tidak melarang mudik di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie khawatir apabila tidak ada larangan tegas untuk mudik, penyebaran virus di daerah semakin pesat.
“Kalau ini tidak diberlakukan dengan larangan mereka untuk mudik, cuma hanya imbauan, ya, tapi ini tidak akan dipatuhi karena sudah itu menjadi tradisi bagi masyarakat. Wajar apa yang disampaikan oleh dokter dari UI tadi, itu juga analisa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, karena nanti akan ada perpindahan penularan ke daerah-daerah,” kata Alkadrie kepada wartawan, Selasa (7/4/2020).
Alkadrie khawatir para pemudik akan membawa virus tersebut ke kampung halamannya. Bila itu terjadi, sebut dia, akan berbahaya, terlebih untuk daerah yang sarana dan prasarana kesehatannya terbatas.
“Artinya akan ada perpindahan dari daerah ke daerah lain, apalagi daerah-daerah yang tertularkan nanti daerah-daerah yang secara fasilitas sangat kurang. Ini sangat berbahaya,” tutur Alkadrie.
“Jakarta saja yang sudah lengkap seperti itu masih kurang APD-nya, kemudian keterbatasan rumah sakit, apalagi daerah-daerah terpencil. Kita tahu sendiri ini kan masyarakat banyak juga pekerja yang kelas atas sampai kelas bawah, ini kan pasti akan masuk ke desa-desa juga,” imbuhnya.
Anggota DPR dari Fraksi NasDem itu menyarankan agar pemerintah mempercepat dan memperbanyak rapid test. Dengan begitu, akan secara otomatis tersaring dengan sendirinya siapa saja warga yang bisa mudik dan yang tidak.
“Percepat, perbanyak untuk rapid test itu. Ya karena tanggung jawab negara ini kan menyelamatkan jiwa, ini tanggung jawab utama, kemanusiaan,” tegasnya.
Sebelumnya, keputusan pemerintah Indonesia memperbolehkan mudik mendapat kritikan tajam dari Dokter epidemiologi dari UI Pandu Riono. Pandu menilai keputusan pemerintah tidak melarang mudik berpotensi menyebabkan penyebaran virus Corona menjadi tidak terkendali dan menewaskan ratusan ribu orang.
“Pemerintah tidak menyadari begitu dahsyatnya daya penularan COVID-19 ini. Apakah kita ikhlas 200.000 rakyat Indonesia mati sia-sia bahkan bisa lebih. Prediksi saya akan mencapai 200.000 kalau kita terus seperti ini. Kita tidak memikirkan nyawa manusia, hanya dipikirkan ekonomi, ekonomi dan ekonomi,” kata Pandu kepada BBC News Indonesia.
