Inionline.id – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) sudah berlaku per hari ini. Kepala Daerah Bodebek usul agar Kereta Rel Listrik (KRL) dihentikan dua pekan selama PSBB.
Adalah Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang mengutarakan adanya usulan agar operasional KRL disetop sementara. Alasannya untuk menekan penyebaran virus corona.
“Lima kepala daerah di Bodebek memberikan opsi kepada PT KCI dan PT KAI sebagai operator KRL untuk penghentian sementara kereta api selama 14 hari masa pemberlakuan PSBB,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Selasa (14/4/2020).
Nantinya, usulan tersebut akan disampaikan melalui surat resmi kepada Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat.
“Hal ini dimaksudkan agar efektivitas Pembatasan Sosial Skala Besar tercapai dan upaya menurunkan resiko penyebaran COVID-19 berhasil secara kualitatif dan kuantitatif,” ujar Dedie.
Lebih lanjut, Dedie menyebutkan, apabila KRL tetap beroperasi selama PSBB, maka tujuan diberlakukan PSBB bakal sulit tercapai. Termasuk penerapan social distancing di dalam KRL juga bakal susah terwujud.
Dedie mengaku menerima laporan dari lapangan masih ada penumpukan penumpang baik di stasiun maupun di dalam gerbong kereta. Menurut dia, hal itu bertolak belakang dengan PSBB.
“Di dalam gerbong masih tidak ada social distancing dan itu, bertolak belakang dengan kaidah di PSBB,” kata Dedie, ketika dihubungi, Selasa (14/4/2020).
“Di dalam gerbong, di luar, dan stasiun kan tidak ada social distancing. Gimana kita mau jamin manusia selamat, kan gitu,” lanjutnya.
Untuk itu, Dedie ingin PT KCI dan PT KAI menghentikan sementara kegiatan operasionalnya selama 14 hari, terhitung mulai Bodebek menerapkan PSBB hari ini. Dalam rapat tersebut, lanjut Dedie, PT KAI dan PT KCI masih mempertimbangkan untuk bisa menerima usulan yang sudah disepakati empat kepala daerah Bodebek itu.
“Nanti kita (Bodebek) sama-sama secara kolektif bersurat Iya, kan kita lagi konsepkan, suratnya bersama-sama, bukan hanya Kota Bogor. Jadi satu surat diteken oleh semua,” kata Dedie.
Tak hanya itu, Dedie juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat secara tegas menyetop sementara aktivitas perkantoran selain sektor-sektor yang dikecualikan. Upaya itu untuk mengurangi mobilitas warga Bodebek keluar masuk menuju DKI.
“Kalau saja ini dilakukan langkah-langkah tegas tentu mobilitas warga dari Bogor, Depok dan Bekasi yang kerja di Jakarta bisa ditekan,” ucap Dedie.
“Kalau soal mau menutup KRL kita lihat kan tak semudah membalikkan tangan semua,” kata Luhut, dalam video conference bersama wartawan, Selasa (14/4/2020).
Luhut menjelaskan, sudah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kalau masih banyak orang yang berkepentingan untuk ke Jakarta. Salah satunya moda transportasi yang dimanfaatkan yakni KRL.
“Kalau tadi pak Gubernur DKI pak Anies bicara sama saya, jadi kami koordinasikan baik-baik saja. Mengenai KRL ini saya bilang Pak Anies, tolong juga dilihat masih banyak orang yang ke Jakarta. Karena kalau orang nggak bisa traveling padahal yang penting, kan ndak bagus juga,” kata Luhut.
