Inionline.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2019/2020 berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Panitia Pusat.
“Kemendikbud mendukung penuh pemerintah daerah yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan UN berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi, dan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah pemerintah daerah menghadapi tantangan ini,” kata Nadiem di Jakarta, Selasa (17/3).
Sementara bagi beberapa daerah yang tidak terdampak dan tetap melaksanakan UN, Nadiem meminta tetap semangat bekerja.
Sebab, misi utama adalah memastikan keamanan siswa dan tenaga pengajar di sekolah khususnya terkait pelaksanaan UN ini.
Bagi daerah yang menetapkan penundaan UN dan penghentian aktivitas belajar mengajar di sekolah, Mendikbud mengimbau agar Dinas Pendidikan memastikan siswa tetap belajar di rumah, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan mengurangi aktivitas yang berisiko seperti berada di kerumunan.
“Kami dukung kebijakan Pemda untuk memastikan keamanan dan keselamatan semua warga sekolah. Ingat, ini bukan libur belajar, tetapi belajar di rumah, seperti anjuran Bapak Presiden,” tegas Mendikbud.
Posko UN melaporkan enam provinsi meminta penundaan pelaksanaan UN SMK, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, dan Provinsi Riau.
Sebanyak 817.169 peserta di 6.311 sekolah tidak mengikuti UN SMK karena kebijakan yang diambil Kepala Daerah masing-masing.
“Pelaksanaan ujian bagi mereka akan diatur ulang sesuai prosedur dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang,” terang Nadiem.
