Kejar Peningkatan IPP Jawa Barat, Komisi V DPRD Jabar Gandeng Pemprov Raker Dengan Bappenas

Jakarta, Inionline.Id – Tindak lanjut Komisi V DPRD Provinsi Jawa barat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa barat dalam meningkatkan Index Pembangunan Pemuda (IPP) Jabar yang ada di posisi paling buncit se-Indonesia diwujudkan dalam bentuk rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/02/2020).

Dalam keterangan Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS menjelaskan bahwa, terkait Indonesia akan menyongsong puncak bonus demografi pada 2025-2030, peran dan partisipasi pemuda dalam dokumen perencaan dan pelaksanaan Agenda 2030 menjadi sangat penting.

Untuk memastikan optimalisasi pembangunan, pemuda telah menjadi bagian dari Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2020 (RKP 2020).

Sebagai tolok ukur pembangunan kepemudaan, pemerintah telah menyusun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang terdiri dari 15 indikator pada 5 (lima) domai. IPP yang telah disusun saat ini menggambarkan capaian nasional pembangunan pemuda yang ditopang oleh capaian provinsi. Perubahan indeks yang positif pada provinsi akan berpengaruh terhadap capaian indeks nasional, begitu juga sebaliknya. Terdapat 17 dari 34 provinsi yang capaian indeksnya berada di bawah angka nasional, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat.

“Perubahan indeks yang positif pada provinsi akan berpengaruh terhadap capaian indeks nasional, begitu juga sebaliknya. Terdapat 17 dari 34 provinsi yang capaian indeksnya berada di bawah angka nasional, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Saat ini telah dilakukan pengembangan IPP dengan melakukan pilot project di Provinsi Jawa Barat,” ujar Woro.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa barat, Iwan Suryawan menyatakan bahwa Komisi V ingin mempertegas penilaian terkait IPP Jawa barat yang rendah, maka dinas-dinas terkait dari Pemprov Jabar turut diundang dan hadir pada gelaran rapat kerja tersebut.

“Agar muncul kesepahaman dan tindak lanjut yang bisa dilakukan terutama oleh dinas terkait dan ada kolaborasi untuk mendongkrak naik IPP Jawa barat,” kata Iwan.

Selain itu Iwan juga menjelaskan bahwa menurut data BPS pusat bahwa IPP Jawa barat pada tahun 2018 adalah 46,17 sedangkan IPP Indonesia adalah 51,50.

Masalah pendidikan, angka pernikahan anak muda tinggi, dan beberapa faktor lain memicu rendahnya IPP Jawa barat.

“Dengan adanya rapat ini semoga dinas-dinas di Pemprov Jabar jadi tahu ada penilaian Index Pembangunan Pemuda sehingga seluruh sektor yang angkanya kurang baik bisa di push,” ujar Iwan.

Politisi PKS ini juga berharap agar dengan sepahamnya semua pihak terkait terhadap rendahnya posisi IPP Jabar, khusus untuk dinas-dinas yang bertanggung jawab terhadap IPP harus memacu kinerjanya agar nilai indexnya naik terutama pada nilai-nilai yang rendah di bidangnya masing-masing.

“Dari segi anggaran DPRD Provinsi Jawa barat, khususnya Komisi V siap mendorong anggaran untuk meningkatkan Index Pembangunan Pemuda Jawa barat dengan segera,” tutup Iwan. (JC)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *