Habib Fahmi Alaydrus : Harus Ada Political Will Pemerintah Untuk Bidang Pendidikan

CIBINONG – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Habib Fahmi Alaydrus mengaku dirinya akan konsentrasi membenahi masalah pendidikan. Menurut dia, pendidikan merupakan hal yang paling mendasar dalam pembangunan.
“Tentu juga tidak menutup bidang lainnya, tapi secara khusus saya akan konsen di bidang pendidikan,” ujarnya, saat menemui Perwakilan Perkumpulan Guru Honor Kabupaten Bogor, di Cibinong (18/10).

Menurut Fahmi, salah satu masalah yang harus segera dicarikan solusinya adalah soal kompetensi dan kesejahteraan guru honor. di Kabupaten Bogor, kata dia, ada sekitar 14 ribu honor yang masih belum mendapatkan hak-haknya secara layak. Misalnya, masih ada yang honornya hanya Rp 700 ribu/bulan. Dengan pendapatan yang sangat kecil tersebut, sulit tercipta kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. “Guru harus kompeten agar dia bisa mendisain kurikulumnya dengan baik,” katanya.

Fahmi juga mendorong agar Pemerintah pusat dan daerah menjadikan pendidikan sebagai ‘panglima’ dalam pembangunan nasional. “Harus ada Political Will dari pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai panglima,” kata dia.

Karena peningkatan status dan kompetensi guru, akan berimplikasi pada anggaran. Sementara saat ini alokasi anggaran pendidikan yang minimal 20 persen sebagian besarnya untuk belanja gaji pegawai.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupateb Bogor, Agus Salim mengatakan, perlu ada sinergitas legislatif dan ekskutif di tingkat pusat dan daerah dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor, termasuk di antaranya masalah pendidikan.
“Kami berharap ada sinergi antara anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi yang mewakili Kabupaten Bogor untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” kata dia.

Mestinya, lanjut Agus, setelah terpilih sebagai anggota dewan melepaskan ego pribadi maupun ego kepartaian. Agus berharap, anggota dewan dapil Kabupaten Bogor bisa duduk bersama dengan pemerintah mendiskusikan langkah-langkah strategis membangun Kabuapten Bogor.
“Mestinya sudah tidak ada hambatan psikologis, karena pilpres dan pileg sudah selesai. saatnya bersama-sama memperjuangkan hak rakyat,” katanya.

Ketua Perkumpulan Guru Honor Kabupaten Bogor, Halim Sahabudin berharap anggota DPR di pusat, provinsi dan Kabupaten Bogor bisa lebih mendengar dan memperjuangkann nasib guru honor. “Guru honor ini terkendala akses legalitas, sehingga banyak haknya yang terabaikan,” kata dia (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *