Inionline.Id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas menyatakan tidak sependapat dengan wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya. Menurutnya, penyelesaian secara administratif dengan membentuk provinsi baru atau pemda baru tak menyelesaikan masalah.
Sebenarnya saya bukan setuju atau tidak setuju dengan pembentukan Provinsi Bogor Raya karena saya bukan anggota legislatif. Kami menyarankan ada pendekatan yang lebih baik,” kata Bambang, Kamis lalu (22/8).
Bambang juga menambahkan, yang namanya perkembangan wilayah perkotaan, terjadi secara alamiah, tidak bisa dikontrol batasan administratif.
Daerah tersebut lanjut Bambang, bisa memperoleh fasilitas publik, infrastruktur yang setara dengan Jakarta sebagai ‘core’ dari wilayah metropolitan, tanpa harus membentuk administrasi sendiri tetapi memanfaatkan kerja sama antarpemerintah daerah.
“Wilayah metropolitan yang kami usulkan itu mendorong kerja sama antarpemda dalam menangani fasilitas publik tertentu misalnya air, sampah, tranportasi publik, tergantung kebutuhan wilayah metropolitan,” jelasnya.
Selain itu Rektor Universitas Indonesia, Muhammad Anis, menilai rencana pembentukan provinsi Bogor Raya sangat birokratis. Selain tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada saat ini di wilayah penyangga DKI Jakarta.
“Kalau mau jangan di-merger, tapi diperkuat dengan pembentukan kota megapolitan,” kata Anis di Depok, Jumat kemarin (23/08/19).
Anis menambahkan, adanya provinsi baru justru hanya akan menambah persoalan karena setiap wilayah tetap akan memiliki aturan sendiri. Itu diprediksi bakal menjadi penghambat provinsi baru untuk maju.
“Sementara kota megapolitan dibentuk sebagai upaya mengintegrasikan antar wilayah yang mempunyai aturan berbeda-beda,” ujar Anis. Menurutnya, integrasi kota megapolitan juga bisa meminimalisir praktik-praktik birokratis. Integrasi itu juga berpotensi mengangkat kepentingan masyarakat menjadi perhatian bersama.
“Misal transportasi menjadi nggak timpang antara transportasi di Jakarta dengan kota penyangganya,” kata Anis sambil menambahkan konsep kota megapolitan membuat pembangunan wilayah lebih kuat, “Karena satu kesatuan, nggak perlu lagi tandatangan MoU dan sebagainya.”
Atas semua pertimbangan itu, Anis menyarankan tidak ada lagi pemikiran provinsi baru atau memilih bergabung dengan provinsi manapun. “Tetap saja provinsinya, nggak perlu merger atau membentuk provinsi baru, terlalu birokrasi,” ujarnya.
