Inionline.id – Para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) berharap pemerintah menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Sebab sisa kuota FLPP untuk bangun rumah subsidi sudah hampir habis.
Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata menjelaskan, tahun ini kuota anggaran FLPP hanya untuk membangun 168 ribu unit. Namun jika disetarakan dengan peningkatan harga anggaran itu hanya mampu membangun 155 unit.
Menurut sejarah studi empiris rumah subsidi itu rata-rata kenaikannya 30-40 ribu/tahun. Di 2018 itu ada 256 ribu unit, berarti harusnya tahun ini sekitar 286 ribu unit. Tahun ini kok ada penurunan jadi 168 ribu unit, atau kalau diasumsikan harga baru hanya 155 ribu unit,” ujarnya beberapa hari yang lalu saat berbincang dengan media.
Pria yang akrab disapa Eman itu menjelaskan, pada Mei 2019 saja sisa kuota rumah subsidi hanya tinggal 50 ribu unit. Sementara hingga Juli 2019 sisanya tingga 20 ribu unit lagi.
“Itu dalam sebulan juga sudah habis,” tambahnya.
Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah bisa menambah kuota FLPP. Kementerian PUPR sendiri sudah mengajukan tambahan anggaran FLPP sebesar Rp 8,66 triliun.
“Angka itu setara 70-80 ribu uni tambahan kuota. Jika per Juli sisa 20 ribu unit, maka jika ditambah dengan tambahan anggaran itu bisa ada tambahan 100 ribu unit,” terang Eman.
Selain itu ada juga tambahan bantuan dari bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2TB) sekitar Rp 1 triliun yang bisa membangun sekitar 30 ribu unit. Jika ditotal maka pembangunan rumah subsidi tahun ini bisa mencapai sekitar 85% dari target.
Kondisi saat ini, kuota anggaran rumah subsidi sudah habis. Sehingga pertama kali nya dalam sejarah.
pembiayaan rumah subsidi program sejuta rumah mengalami stuck.
Menurutnya saat ini banyak proyek perumahan subsidi yang tak jelas nasibnya. Rumah sudah dibangun namun tidak bisa akad lantaran belum adanya kejelasan terkait tambahan kuota FLPP.
Eman khawatir jika tidak ada tambahan kuota maka rumah subsidi yang tak jelas nasibnya justru memberikan dampak negatif. Pengembang tak bisa membayar kredit pembangunan ke bank dan efeknya kredit bermasalah perbankan akan meningkat.
