Inionline.id – Pemerintah menargetkan tahun depan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) akan dilaksanakan 100% di semua sekolah. Pada tahun ini persentase UNBK yang bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia sudah mencapai 91%. Sedangkan yang belum melaksanakan karena memerlukan pemenuhan fasilitas UNBK di kawasan terpencil yang butuh penanganan khusus.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, sisa 9% lagi siswa yang belum bisa menjadi peserta UNBK ini memang merupakan bab yang tersulit untuk ditangani. Sebab mereka berada di wilayah yang sulit terjangkau, di kepulauan hingga daerah terpencil.
“Kemudian 9% ini memang bukan yang mudah. Ini yang paling sulit ini. Sehingga penyelesaiannya butuh biaya yang lebih tinggi juga mungkin penangannya harus lebih spesifik dan tidak bisa digeneralisasi,” katanya seusai Sosialisasi dan Harmonisasi Bunda PAUD di Jakarta, kemarin.
Mendikbud memaparkan, tercatat ada sebanyak 8.259.581 peserta UN. Dari jumlah tersebut peserta UNBK sejumlah 7.507.116 siswa. Jumlah peserta UNBK meningkat 19% dari jumlah peserta UNBK tahun lalu. Kemendikbud mengapresiasi peran serta pemerintah daerah dan masyarakat yang mendukung penyelenggaraan ujian nasional tahun ini.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan bahwa di lapangan memang masih banyak yang harus dibenahi. Misalnya mengenai kekurangan sarana prasarana yang bisa ditanggulangi dengan meminjam ke sekolah lain sesuai dengan jumlah kebutuhan siswa yang ada di sekolah itu. Proses pinjam meminjam ini bisa dilakukan untuk tahun hingga tahun depan.
Menurut Muhadjir, meski target pemenuhan UNBK hanya tersisa 9%, namun penanganannya ini sesulit untuk memenuhi sarana prasarana UNBK 50%. Hal ini karena ada sekolah yang berada di wilayah yang tidak terjangkau jaringan internet. Kemendikbud pun harus berkomunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) agar jaringan segera masuk ke lokasi dimaksud.
Wilayah yang terpencil itu tidak hanya di daerah perbatasan. Guru besar Universitas Negeri Malang ini mengaku pernah melakukan kunjungan ke suatu sekolah di area kepulauan di Jawa Timur. Perjalanan ke sekolah itu membutuhkan waktu sampai 10 jam dengan menggunakan kapal. “Yang itu di sana itu tidak mungkin kita layani dengan waktu yang singkat untuk UN. Jangankan UN, untuk keperluan pendidikan membutuhkan penanganan yang khusus,” katanya.
Terkait dengan pelaksanaan UN di lapangan, Muhadjir mengaku telah mendapat laporan terkait kendala server yang terkena virus di Sumatera Utara. Namun server sudah berhasil ditangani sehingga tidak mengganggu pelaksanaan UN secara signifikan. Dia berharap pelaksanaan UN didaerah lain berjalan dengan lancar. Kalaupun ada kendala namun Kemendikbud yakin penanganan akan segera dilakukan sehingga tidak mengganggu jalannya UN.
Sementara Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengatakan, sudah empat tahun UNBK dilaksanakan tapi tidak ada kebijakan atau bantuan peningkatan sarana yang signifikan. “Terbukti masih banyak sekolah yang harus pontang-panting mencari pinjaman meski dengan biaya transportasi yang cukup mahal dan mengakibatkan persiapan UNBK menjadi lebih rumit dan tergesa-gesa,” katanya.
Selain itu, tahun ini standar pelaksanaan UNBK lebih tinggi dengan pengaturan sesi yang ketat. Hal ini cukup menyulitkan sekolah dengan jumlah komputernya terbatas untuk mengelola siswa. Dia menuturkan, karena sesi tidak bisa digeser, akibatnya siswa yang misalnya terlambat datang di jadwal sesi 1 tidak bisa ikut ujian dan harus mengikuti susulan.
Selain itu, dalam aplikasi computer based test (CBT) juga diwajibkan mengaktifkan Transfer Response yang merekam pekerjaan siswa perdetik sebagai antisipasi kerusakan server. Di mana jika server rusak maka siswa nantinya dapat melanjutkan ujian dengan posisi terakhir sebelum server rusak atau tidak harus mengulang. “Meski fitur ini bagus tetapi cukup menyulitkan proktor sekolah,” jelasnya.
