Inionline.id – Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku terus memonitor situasi politik daerahnya menjelang pilpres 2019. Penyebabnya, Kota Solo disebut-sebut sebagai kota yang rawan terjadi konflik komunal terkait pemilu.
Menurutnya, hingga saat ini daerahnya masih cukup kondusif dan belum ada indikasi bakal terjadinya konflik antarkelompok. “Namun penyebutan Kota Solo rawan konflik itu merupakan peringatan bagi kami untuk meningkatkan kewaspadaan,” kata Rudyatmo, Ahad, 3 Maret 2019.
Menjelang pemilihan tahun ini, suara pemilih di Jawa Tengah diperebutkan dengan cukup sengit oleh kubu Jokowi maupun Prabowo. Kota Solo menjadi daerah yang sangat diperhitungkan. “Posko kedua kubu bermunculan,” kata Rudyatmo.
Sejauh ini Rudyatmo melihat kedewasaan berpolitik masyarakat Solo sudah cukup tinggi. “Beberapa posko berdiri berdekatan tanpa ada masalah, bahkan saling berinteraksi dengan baik” katanya.
Salah satunya adalah Kantor Pusat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga di Kelurahan Sumber yang berdekatan dengan posko milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keduanya juga berada cukup dekat dengan kediaman Presiden Joko Widodo.
Menurut Rudyatmo, potensi konflik akan membesar jika salah satu kubu melakukan provokasi dengan melanggar peraturan. “Bisa terjadi kalau ada yang mancing-mancing,” katanya.
Sebagai kepala daerah, Rudyatmo mengaku terus menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik maupun tim kampanye calon presiden. “Kami juga berkoordinasi dengan instansi lain, seperti kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum,” katanya.
Sebagai Ketua DPC PDIP Kota Solo, Rudyatmo juga meminta polisi untuk menindak kader dan simpatisannya yang melanggar peraturan. “Termasuk jika ada yang konvoi kendaraan, saya meminta kepolisian untuk langsung menilangnya,” kata dia.
Hal itu berkaca dari kejadian konflik yang beberapa kali terjadi di Yogyakarta beberapa beberapa waktu terakhir. “Salah satu pemicunya adalah konvoi sepeda motor,” katanya.
Sebelumnya, Polri menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo menjadi daerah yang rawan terjadi konflik komunal saat pelaksanaan Pemilu 2019. “Sebab, sejumlah konflik antar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden kerap terjadi di dua wilayah tersebut,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, di Jakarta, Jumat, 1 Maret 2019.
