inionline.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Bogor mulai unjuk gigi setelah sekian lama kinerjanya tak terbenam,Sang penegak perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor mulai menghitung hari untuk merobohkan lapak ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang sudah berdiri permanen di Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup atau Pu (Fisabilillah).
Hal itu seperti penjelasan dari Kepala Bidang (Kabid) Penertiban Umum (Tibum) Satpol PP Pemkab Bogor Ruslan menjelaskan, mengenai masalah PKL di jalan tersebut, saat ini sudah masuk peta penggusuran oleh pihaknya dalam waktu dekat.
“Kami segara melakukan pembongkaran, tanpa pandang bulu,” katanya saat dihubungi Wartawan belum lama ini.
Sebelumnya, pihak Kecamatan Citeureup terkesan lepas tangan mengeni masalah Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup atau Pu (Fisabilillah) yang dijadikan lapak ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang diduga dikuasai oleh para oknum untuk mengambil Pungutan Liar (Pungli).
Hal tersebut seperti penjelasan dari Camat Citeureup Asep Mulyana malah menjelaskan, dari dulu jalan itu berfungsi sebagai jalan atau tidak dan yang namanya jalan. Ada pengelolaan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab. Sehingga instansi Pemkab Bogor terkait yang mana, harus bertanggung jawab mengenai masalah tersebut.
“Maka saya tanya lagi jalan itu sekarang berfungsi ga, jangankan dari dulu deh, malah sebelum atau dua bulan kemarin,” kilahnya saat ditemui di kantornya Senin (11/2/19).
Ketua Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP RI) Reza Sang Ardya mengatakan, permasalahan Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup atau Pu (Fisabilillah) yang dijadikan lapak ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar dan dikuasai oleh para oknum untuk mengambil Pungutan Liar (Pungli). Hal itu manjadi tantangan Bupati Bogor yang baru, melalui program Pancakarsa, guna mengatasi permasalah di atas secara mudah. Amat lah miris masih ia menjelaskan, jalan yang sudah dibangun dari uang rakyat tidak bisa digunakan sebagaimana fungsinya dan mengurai kemacetan. Malah disalah gunakan oleh oknum demi meraup keuntungan pribadi semata, sehingga menambah kesemrawutan wilayah tersebut.
“Ini harus segera dibenahi dan usut tuntas kasus tersebut. Apa bila ada oknum Pemerintah yang terbukti bermain dalam masalah itu harus dicopot dari jabatannya,” tegasnya saat dihubungi (tri)
