Bogor, Inionline.id – Puluhan masyarakat yang tergabung didalam Asosiasi Transpoter dan pengusaha Quary wilayah Cigudeg dan Rumpin menggalang kekuatan dengan melakukan menggandeng salah satu tokoh Banten Mulyadi Jayabaya (JB) desak Bupati Tangerang.
Sedikitnya perwakilan dari 8 perusahaan quary, transporter dan sopir truk matrial tambang di Cigudeg dan Rumpin meminta dukungan tokoh Banten Mulyadi Jayabaya agar perbup Tangerang NO 46 dan 47 tahun 2018 di tinjau ulang. Pasalnya Perbup yang di buat tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan di Banten dan DKI Jakarta.
Ketua Asosiasi Pengusaha Transporter Rumpin, Gunung Sindur, Parung Panjang Asep Fadlan menjelaskan pembatasan jadwal trayek pengangkutan matrial dari lokasi tambang akan berdampak besar pada target pengerjaan sejumlah proyek pemerintah di Banten dan DKI.
Fadlan menambahkan Presiden RI Joko Widodo sangat gencar dalam peningkatan infrastruktur publik. Diantaranya Proyek Infrastruktur di Pelabuhan Merak Banten dan Kelanjutan LRT serta pembangunan ruas jalan penghubung antar wilayah di Banten.
“Para kontraktor di Banten dan Jakarta itu di kejar untuk mempercepat pembangunan di Banten dan DKI, bahkan Presiden melalui menteri dan Kepala daerahnya memberi target kepada pemborong, kalau pembatasan jam tayang ini di lakukan juga di Kabupaten Tangerang liat aja ribuan rekanan kerja pemerintah akan terganggu dan menggugat Bupati Tangerang”Ujar Asep.
Setelah melakukan mediasi internal akhirnya puluhan pemilik armada dan perwakilan pengusaha quary melakukan konsolidasi dengan Tokoh Banten Mulyadi Jayabaya. Mantan Bupati Lebak itupun menyambut kehadiran ratusan massa dari Kabupaten Bogor.
“Ini usaha bukan baru kemaren di bikin dan sudah puluhan tahun harus bijak bupati dan para stakeholder, para sopir dan pengusaha ini ga nyari banyak cuma untuk nyambung hidup tapi dampak nya ini akan luar biasa untuk Banten sendiri, kita akan meminta Ombudsman dan perwakilan DPR RI untuk membahas kembali Perbub Tangerang nomor 46 dan 47 thn 2018 bahkan dalam waktu dekat saya akan langsung bicarakan dengan Presiden Jokowi”, Tegas Mulyadi Jayabaya.
Lebih lanjut Mulyadi Jayabaya menambahkan upaya pembangunan jalan khusus tambang sudah ada konsepsi sejak lama. Akan tetapi harga tanah yang terus naik dan di kuasai pengembang tidak di mungkinkan untuk di bebaskan menggunakan uang negara. Usulan jangka pendek dari tokoh Banten itupun adalah memperlebar jalan dan membuat jalan tembus alternatif yang banyak. (MUL)
