CIBINONG – Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadhi Wibhawa mengapresiasi pemerintah Kabupaten Bogor yang merespon keluhan masyarakat Parungpanjang atas lalulintas angkutan tambang di jalan Parungpanjang-Bunar, dengan memanggil perwakilan masyarakat, pengusaha dan pemilik angkutan untuk mendengar secara langsung dan mencari solusi atas masalah tersebut.
Egi meminta pemerintah melakukan langkah komprehensif dalam menyelesaikan persoalan lalu lintas truk tronton yang memicu terjadinya masalah sosial di Parungpanjang, Rumpin dan Gunungsindur.
“Persoalan di Parungpanjang, Rumpin dan Gunungsindur tidak sama. Di Rumpin, warga lokal yang terlibat di hulu industri mungkin lebih banyak, sementar Parungpanjang lebih sedikit karena lokasi pertambangannya berada di Cigudeg, karena itu penyelesaiaannya pasti berbeda,” kata dia.
Menurut Egi, ada tiga langkah strategis yang semuanya harus dilakukan untuk solusi permanen masalah menahun tersebut. “Pertama, harus segera dibuatkan jembatan timbang untuk mengukur berat muatan kendaraan,” ujarnya.
Solusi ini, kata Egi nantinya harus diiringi dengan kebijakan tegas berupa denda bagi kendaraan yang melanggar batasan tonase di jalan kelas C tersebut. “Kalau melebihi berat sebagaimana yang sudah diatur Undang-Undang, maka pelanggar harus dikenakan denda untuk efek jera dan sekaligus meningkatkan pendapatan retribusi untuk perbaikan jalan tersebut nantinya,” kata Egi.
Pemerintah, juga harus memberikan pengawasan melekat agar petugas jembatan timbang tidak bermain mata dengan pelanggar aturan dan melakukan pungutan liar. “Pengawasan nanti bisa melibatkan masyarakat,” imbuhnya.
Solusi kedua, lanjut Egi, pembatasan jumlah kendaraan angkutan tambang yang melintasi jalan tersebut. “Sekarang ini kan jumlah yang melintas padat sekali sehingga tidak memberikan ruang kepada masyarakat atau pengguna jalan lainnya untuk leluasa bergerak,” kata dia.
Tanpa pembatasan jumlah kendaraan, Egi meyakini persoalan sosial akan terus terjadi dan bahkan tensinya bisa semakin panas dan mengarah pada konflik horisontal yang lebih keras. “Karena itu selain tonase dibatasi, jam operasional diatur, jumlah kendaraan dari tiap-tiap armada juga harus dibatasi,” kata dia.
Solusi ketiga, dan solusi yang paling efektif menurut Egi adalah membangun jalur khusus untuk armada tambang. Egi mendorong, pemerintah kabupaten Bogor proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat terkait hal ini. Egi juga meminta agar pemerintah, pengusaha, transporter dan masyarakat bersama-sama mendorong terbangunnya jalur tambang ini.
Hari ini pemerintah Kabupaten Bogor dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor mengumpulkan para pengusaha dan transporter untuk mencari solusi masalah. Sehari sebelumnya, Sekda juga mengumpulkan masyarakat yang merasakan dampak sosial akibat lalulintas tambang. Kedua pertemuan tersebut di gelar di Pendopo Bupati Bogor. Pemerintah mengagendakan pertemuan kedua belah pihak yang waktunya masih belum ditentukan.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan harapan masyarakat sesuai notulen rapat yang sudah di sampaikan. Adapun Pemerintah provinsi menginformasikan rencana pembangunan jalan provinsi sebesar Rp50 miliar yang sudah di anggarkan di tahun 2018. Jika tidak ada kendala lelang, Maret sudah mulai pengerjaan , dengan kekuatan sesuai kapasitas jalan provinsi.
Sementara Pengusaha dan transporter diminta untuk segera melakukan pengurukan dan penyiraman jalan, selama menunggu perbaikan dari anggaran pemerintah.
Sementara itu, sejumlah massa masih melakukan aksi pemblokiran jalan raya Parungpanjan-Panjang. Kemacetan panjang terjadi dari arah Bunar ke Parungpanjang.(*)
