Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Kementerian atau Lembaga (K/L) yang memiliki program di desa agar menciptakan lapangan kerja dengan model padat karya, cash for work, dan dilakukan secara sukarela agar dikoordinasikan lagi, baik dari sisi perencanaan maupun dari anggaran pembiayaan. Hal ini ditujukan agar menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya untuk mengurangi kemiskinan mengingat dana yang mengalir semakin besar di daerah atau di desa.
“Sehingga programnya betul-betul berdampak pada upaya untuk menekan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Presiden pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (03/11).
Presiden juga meminta agar Dana Desa diperkuat juga dengan program kementerian di desa. Sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di daerah dan di desa, mulai dari industri kecil-menengah, agrobisnis, budi daya perikanan dan sebagainya. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan agar program padat karya tunai, cash for work ini juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik yang sifatnya jangka pendek.
Presiden juga meminta agar aparat desa maupun warga desa jangan terlalu dibebankan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Untuk itu, Presiden menekankan agar dilakukan penyederhanaan sistem pelaporan pertanggungjawaban.
“Semakin sederhana akan semakin baik. Tetapi juga tolong agar controlling-nya, pengawasannya dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan dari lembaga pengawasan yang lain juga tetap diperkuat,”pungkasnya. (na/kemenkeu)
