JAKARTA – inionline.id
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk benar-benar fokus dalam melaksanakan program prioritas sesuai kehendak rakyat. Hasil temuan, hampir 38 persen daerah penyerapan anggarannya tidak fokus dan berpihak kepada rakyat.
“Di daerah ini banyak yang asal kerja, temuan kami dengan KemenPAN RB ada sekitar 38 persen daerah yang penyerapannya habis, tapi programnya tidak fokus dan sesuai kemauan rakyat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di kantornya, Senin (4/9).
Tidak hanya itu, problem di daerah yang menjadi tanda Tanya adalah mahalnya pengadaan barang dan jasa. Ini juga temuan Irjen Kemendagri bersama KPK dan BPKP.
“Pengadaan barang dan jasa dari pemerintah dan swasta lebih mahal pemerintah, kalau swasta wajar ya. Maka dengan model e-katalog, e-planing ditambah KPK juga masuk ini bisa dicegah,” ujarnya.
Tjahjo menambahkan, sampai saat ini pemerintah konsisten untuk terus mendorong percepatan dan pertumbuhan di daerah. Ini kata dia bisa dilihat keseriusan Presiden Joko Widodo dimana anggaran tahun ini 70 persen lebih difokuskan ke daerah.“Ini harus diimbangi keseriusan dari para kepala daerah untuk bisa mensinkronkan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi,” tegasnya.
Tjahjo melihat kondisinya saat ini memang sangat menyedihkan, karena banyak daerah yang anggarannya masih mengendap dan baru dicairkan pada bulan Oktober dan November mendatang.
“Tidak bisa disalahkan, karena tidak semua daerah. Ada juga daerah yang tendernya di awal, tapi pihak ketiga belum mau mengambil dulu karena ketakutan,” ujarnya.
Kemendagri kata Tjahjo juga telah merubah aturan-aturan yang membuat ruwet dan menghambat jalannya investasi. Ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang meminta agar semua aturan yang berkaitan dengan mempermudah tahun ini bisa diselesaikan. “Jika ingin makmur dan sejahtera jangan menghambat investasi,” tutupnya.
