Inionline.id – Badan intelijen dan keamanan mestinya diberi akses ke layanan pesan terenkripsi seperti WhatsApp untuk mencegah dan menangkal potensi serangan teroris.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Inggris, Amber Rudd, setelah terjadi serangan teror oleh Khalid Masood di London pada Rabu (22/03) di Jembatan Westminter dan kompleks parlemen di London, yang menewaskan lima orang, termasuk pelaku.
Diyakini Masood melakukan komunikasi melalui WhatsApp dua menit sebelum melancarkan serangan pada pukul 14.40.
“Mestinya tak ada tempat yang bisa dipakai oleh teroris untuk bersembunyi … kita harus memastikan WhatsApp dan layanan-layanan serupa lainnya tidak bisa dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi rahasia oleh para teroris,” kata Rudd dalam wawancara dengan BBC One, hari Minggu (26/03).
“Dalam situasi-situasi tertentu badan-badan intelijen harus bisa mengakses pesan yang dikirim melalui WhatsApp.
Semua pesan di WhatsApp terenkripsi yang berarti pesan-pesan ini tak terbaca jika diretas oleh pihak-pihak lain. Dengan begitu, kalau pun polisi bisa mengakses atau menyadap pesan-pesan Masood di WhatsApp, polisi bisa jadi tidak bisa menduga apa yang tengah dikomunikasikan oleh Masood.
Amber Rudd berencana akan menemui sejumlah perusahaan teknologi pekan ini.
Ketua Partai Buruh yang beroposisi, Jeremy Corbyn, mengatakan kewenangan yang dipunyai pemerintah ‘sudah sangat besar’ dan menambahkan harus ada keseimbangan antara ‘hak untuk tahu’ dan ‘hak privasi’ yang dimiliki warga negara.
Juru bicara WhatsApp mengatakan pihaknya mengecam serangan di London dan siap bekerja sama jika dilakukan investigasi atas kasus ini.
WhatsApp -perusahaan milik Facebook- juga mengatakan sangat penting untuk melindungi kerahasiaan komunikasi di antara para pengguna.
Ini bukan kali pertama pemerintah atau aparat keamanan ingin mengakses layanan komunikasi terenkripsi.
Sebelumnya Apple pernah diminta aparat keamanan menyediakan akses untuk membuka iPhone milik tersangka pelaku penembakan di Amerika Serikat.
Tim Cook, CEO Apple -perusahaan yang membuat iPhone- mengatakan ‘keliru kalau pemerintah memaksa Apple menyediakan akses tersebut’. (An/BBC)
