JAKARTA – Center For Budget Analysis (CBA), mengingatkan kepada pemerintah, jika pengalihan dana haji untuk pembiayaan pembangunan infrastuktur disebut pengalihan dana yang bisa dianggap sebagai “penyimpangan” dari nomenklatur.
Sebab, menurut Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, kegiatan atau tujuan dana tersebut dilihat dari niat rakyat sebetulnya mereka menyetor uang ke negara bukan untuk kepentingan infrakstuktur, tetapi setoran awal calon jamaah haji untuk ibadah naik haji.
Menurut Uchok, Pemerintahan Jokowi akan menanggung “dosa besar” apabila tetap mengakali dana haji dialihkan ke infrakstuktur. Sebagimana publik mengetahui yang namanya anggaran untuk infrastuktur itu, tidak sedikit yang dikorup. dan hari ini membikin infrastuktur jalan, besok sudah berlubang atau jalan sudah rusak.
“Jadi pengalihan dana haji ke infrastuktur harus ditolak karena hal ini jadi tidak pantas, dan tidak diridhai uang dari calon jamaah haji, nantinya jadi rebutan para mafia infrastuktur,” tutur Uchok.
Menurut Uchok, aset penyelenggaran ibadah haji, atau biasa disebut dana haji pada tahun 2014 sebesar Rp 73,9 triliun, dan pada tahun 2015 sebesar Rp 83,6 triliun. Selanjutnya, tambah Uchok, pada tahun 2015 dana haji sebesar Rp 83,6 triliun.
Posisi dana ini, menurut Uchok, sebagian diinvestasikan sebesar Rp 45,5 triliiun dalam bentuk deposito jangka pendek dengan jangka waktu satu bulan ARO (Automatic Roll Over), ada dalam bentuk rupiah dan dolar AS.
Neraca dana haji sebesar Rp 45,5 triliun ini berasal dari calon jemahan haji sebagai setoran awal, nilai manfaat setoran awal, dan setoran lunas. Kemudian, posisi dana haji ada juga untuk diinvestasikan kepada Surat Berharga Syariah negara atau sukuk sebesar Rp 35,7 triliun yang merupakan dana dari calon jemaah haji sebagai dana setoran awal dan manfaat setoran awal dana Haji.
Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur Bisa Dianggap Sebagai Penyimpangan
