Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi sektor pertanian. Ini diungkapkan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, dalam acara Rakernas Pembangunan Pertanian, di Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1/2016).
“Presiden bilang ke KPK, pak tolong KPK perhatikan secara khusus langsung sektor pertanian karena ini menyangkut hajat orang banyak,” kata Laode.
Kalau list kasus sekarang baik yang ditangani KPK atau yang dilimpahkan KPK, ke Kepolisian, ada beberapa kasus yang berhubungan dengan pertanian,” lanjut Laode.
Dia mencontohkan beberapa kasus terkait pangan misalnya kasus pengurusan impor daging, subsidi pupuk, serta kasus cetak sawah fiktif.
“Ilustrasi ada proyek cetak sawah, kami terima laporan sawahnya nggak ada. Kita cek lagi di lapangan mana sawahnya, oh ada kita lihat lagi, ditunjukkin lagi ada di atas bukit. Nanti airnya dari mana tidak ada jadi itu semuanya akal-akalan,” kata Laode.
Adapun kasus lainnya yaitu rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor yang melibatkan mantan Ketua DPD, Irman Gusman, yang juga masuk sektor pangan. Selain itu ada juga kasus subsidi pangan yang saat ini kasusnya masih berjalan.
“Kita tahu persis Kalau bicara soal gula Itu melibatkan sejumlah politisi, pengusaha, dan aparat lain. Subsidi pupuk banyak yang nggak tepat sasaran,” imbuhnya.
Dia menyebut telah mengantongi nama-nama pemain yang akan dibidik terkait makelar kasus di sektor ini. Hal itu karena ketahanan pangan merupakan salah satu yang harus dijaga.
“Pemain-pemainnya sudah ada banyak kita sudah petakan orang-orangnya dari Menterinya sudah memberitahu, dari polisi dan kejaksaan sudah memberitahu. Dari internal bahkan sudah memberi tahu termasuk Panglima ada pesan khusus untuk pertanian ini karena ketahanan pangan itu salah satu yang jadi cita-cita Presiden yang harus dijaga,” imbuhnya.
Oleh karena itu, saat ini di Kantor Kementan ada tim atau Satgas dari KPK yang diminta Mentan Amran Sulaiman mengawasi korupsi di sektor pangan. Hal itu untuk mengawasi sektor pangan di daerah-daerah.
“Tim kajian KPK itu ada di sini. Pak Menteri saya masih ingat waktu pak Menteri datang ke KPK. Pak Menteri bilang tolong pak tempatkan pegawai bapak di Kementan. Paling kami hanya bisa satgas karena seorang menteri nggak bisa memantau sampai daerah, Sabang sampai Merauke harus dibantu,” imbuhnya.
