Bogor, Inionline.Id – Anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mochamad Ichsan Maoluddin .A.Md mengadakan acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan pada Selasa (01/12/2020).
Menurut Ichsan program sketsa kebangsaan 4 pilar ini adalah program yang diinisiasi oleh DPRD provinsi Jawa barat.
“Untuk program ini kita sambut baik, agar empat pilar ini menjadi hal yang tidak perlu diragukan lagi, karena visi dan misinya juga sama dengan visi dan misi kelembagaan, dimana saya ada di fraksi PKS, maka fraksi PKS juga punya kewajiban untuk menguatkan program ini,” tutur Ichsan.
Lanjut, “sasaran pada kali ini adalah segmen muda, yaitu komunitas gema keadilan, anak-anak kader PKS yang ke depan ini punya harapan bisa menyambungkan estafet perjuangan PKS ke depan” sambung Ichsan.
Menurut legislator asal Kabupaten Bogor ini, para remaja cukup kritis terhadap acara empat pilar ini utamanya bagaimana nilai-nilai Pancasila agar dapat teraktualisasi dengan baik karena di zaman milenial ini tantangannya bagaimana berselancar dengan media sosial yang ada.
Dengan memasukkan 4 pilar itu pada segmen yang biasa digandrungi remaja utamanya di media sosial dan acara-acara kepemudaan.
Sebagai apresiasi untuk para remaja yang aktif dalam kegiatan kali ini Ichsan bahkan memberikan buah tangan untuk mereka yang dengan lantang membacakan Pancasila.
Nampak bung Ristio sebagai perwakilan dari pihak buruh juga beberapa aktivis milenial lainnya tampak hadir dalam acara yang sengaja dikhususkan bagi para aktivis buruh yang notabene adalah generasi milenial.
Berlokasi di markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor acara tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19.
“Kegiatan yang sangat positif untuk kaum buruh, karena pemahaman kami (kaum buruh) banyak yang kurang, dengan adanya kegiatan sosialisasi 4 pilar ini akan lebih menguatkan dalam hal perjuangan-perjuangan khususnya kaum buruh. Apalagi dengan disahkannya undang-undang (UU) nomor 11 ciptaker yang menurut kami sudah menghianati amanah dari UU bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak,” tutup Ristio. (AKB)
