Inionline.id – Sekolah diperbolehkan kembali dibuka untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Januari 2021 yang diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan Guru (P2G), Satriwan Salim menilai pemerintah terburu-buru dalam membuka sekolah.
“Apa urgensinya membuka sekolah sekarang? Satu hal daerah jadinya itu tergesa-gesa. Dan menurut laporan teman-teman di P2G di daerah sebenarnya Pemerintah Daerah tidak siap,” ujar Satriwan dalam siaran YouTube MNC Trijaya bertema ‘Menanti Sekolah Aman’, Jumat 20 November 2020.
Dalam SKB 4 Menteri kali ini, memang Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan untuk memberi izin pembukaan sekolah. Namun justru hal itu menurut Satriwan justru berbahaya.
Hal ini dia lihat dari penerapan SKB 4 Menteri sebelumnya soal pembukaan sekolah untuk zona hijau. Kemudian pembukaan sekolah untuk sekolah zona hijau dan kuning.
“Misal sekolah di Surabaya. Itu kan masih oranye dan merah, nyatanya waktu itu ada kenaikan pembukaan sekolah. Kemudian pada SKB pertama juga ada 79 daerah yang melanggar SKB, tapi kami lihat baik-baik saja, tidak ada sanksi, jadi kami khawatir saat Januari nanti akan seperti apa,” terangnya.
Artinya, selama ini SKB yang ada sejatinya belum bisa berjalan dengan baik. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Dengan begitu, pembukaan sekolah pada Januari 2021 mendatang dikhawatirkan menjadi tidak efektif. Terlebih sekolah nantinya sekolah mesti kembali ditutup jika sampai terjadi kasus postif covid-19.
Dia masih berharap ada penundaan pembukaan sekolah. Sembari seluruh pihak benar-benar mempersiapkan regulasi Pembelajaran Tatap Muka dengan matang.
“Kami harapannya PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) diperpanjang sampai Juli 2021, sampai juga vaksin diproduksi, dan ada aturan guru mesti di-swab dulu,” pungkasnya.
