Bogor, Inionline.Id – Anggota komisi V DPRD Jawa Barat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iwan Suryawan menggelar reses I tahun sidang 2020-2021 di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pada Rabu (11/11/2020).
Acara yang berjalan serius namun komunikatif ini tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dimana para peserta duduk dengan menjaga jarak dan menggunakan masker.
Aspirasi pertama datang dari Susi warga Kelurahan Cibadak RW 07. Dirinya mengatakan bahwa BPJS Kesehatan PBI atau mandiri dilihat dari kesadaran masyarakat diwilayah dinilai kurang peduli.
“Baru ketika si masyarakat sakit kader yang dikejar-kejar dimintai bantuan,” tutur Susi.
Dirinya pun mengeluhkan kesulitan di dinas terkait ketika statu orang yang sakit tersebut terdapat masalah dalam status pekerjaannya. Susi menjelaskan, warga yang dapat bantuan harus buruh sedangkan di KTP orang yang sakit tersebut statusnya karyawan swasata, hal itu sering jadi point untuk dipersulit. Susi meminta bantuan kepada Iwan Suryawan agar akses BPJS PBI tidak dipersulit.
Beberapa aspirasi lain datang dari Ruli warga RW 12 Cibadak yang mengalami masalah lahan posyandu yang tumpang tindih dengan lahan pribadi warga sekitar serta kurang baiknya komoditi bantuan program PKH.
Lalu Asep Saipudin warga RW 03 Kelurahan Cibadak pun menyampaikan aspirasinya tentang wilayah tempat tinggalnya yang sering kebanjiran akibat buruknya saluran air di wilayah tersebut.
Menanggapi keluhan terkait BPJS PBI, Iwan Suryawan mengatakan bahwa hal terpenting pertama yang harus masyarakat lakukan adalah edukasi.
“Ini sangat penting, edukasi terkait kewajiban masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan, KTP dan KK minimal kemudian punya BPJS,” kata Iwan.
Menurut legislator PKS ini memiliki BPJS sangat penting karena ketika posisi warga tersebut jangan menunggu sakit baru mengejar BPJS.
“Yang terjadi sekarang itu, baru merasa perlu punya BPJS ketika merasa sakit, kalau diantisipasi dari awal yaitu ikut BPJS mandiri dulu kelas 3, kemudian karena kondisi keuangan yang terbatas kita bisa pindah ke PBI, ruang itu sudah disediakan,” imbuh Iwan.
Lebih lanjut, menurut Iwan terjadinya kejadian-kejadian dalam pelayanan biasanya ketika sakit barulah warga tersebut memeriksakan BPJS nya kemudian terdapat tunggakan pasti layanan tidak akan diberikan oleh rumah sakit.
“Maka dari itu sebelum kejadian masyarakat sakit, cek kelengkapan BPJSnya supaya tidak bermasalah, apakah itu tunggakan atau masalah kelas, dan kalau mau dipindahkan ke PBI karena terdampak Covid-19 ruang itu ada, inilah yang harus selalu di edukasi kepada masyarakat,” ujar Iwan.
Berangkat dari hal tersebut, dirinya pun menghimbau kepada para kader PKS Kota Bogor untuk menyisir warga di wilayahnya siapa yang belum punya KTP dan KK untuk dibantu membuatkannya, ketika masyarakat tidak memiliki BPJS pun Iwan mengatakan untuk membantu masyarakat tersebut.
“Mekanisme, caranya semua ada tinggal mau atau tidak kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari pada kebutuhan kita sebagai warga ketika ingin dilayani khususnya di masalah kesehatan,” tutup Iwan. (JC)
