Bogor, Inionline.Id – Anggota komisi IV DPRD Jawa Barat, Mochamad Ichsan Maoludin kembali menggelar reses I tahun sidang 2020-2021 di Kampung Kedep, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada Jum’at (06/11/2020).
Berlokasi di aula serbaguna mushola Al-Ikhlas, sebanya 25 orang perwakilan warga dari masing-masing RW Desa Tlajung Udik tampak menghadiri acara tersebut.
Aspirasi yang mendapat sorotan dari M Ichsan adalah terkait masalah sampah di wilayah tersebut. Usman Safi selaku ketua RT 03/19 mengatakan bahwa tempat pembuangan sampah mejadi kesulitan bagi masyarakatnya, posisi bak sampah berada di jalur gas alam sementara, akses untuk membuangnya cukup sulit bagi masyarakat sehingga mereka bingung harus kemana.
“Selama ini kalau tidak di bakar atau dibuang ke sungai pak, mungkin bapak bisa dorong kalau dari dinas bisa membantu,” ujar Usman.
Selain itu Usman menyampaikan pula aspirasi terkait pembangunan mushola Al-Iklas yang tersendat-sendat akibat kekurangan biaya serta wilayahnya belum memiliki bangunan posyandu.
“Posyandu sejak saya pertama menjabat jadi RT di tahun 2015 sampai dengan sekarang , karena memang berganti masa jabatan RW posyandu selalu pindah, kasihan pak RW kalau rumahnya kecil karena posyandu ada di rumah RW yang sedang menjabat,” papar Usman.
Ada pula aspirasi yang datang dari anggota majelis ta’lim Al-Ikhlas yaitu Yeti, dirinya mengkhawatirkan tingginya angka pengangguran di wilayahnya hingga menimbulkan tindak pencurian uang mushola.
“Kami tidak ingin anak-anak luntang lantung bahkan kasusnya sampai ada anak yang mengambil uang mushola akibat tingkat pengangguran tinggi, Kami ibu-ibu sangat ingin sekali disediakan lapangan kerja agar anak-anak punya kegiatan yang positif,” pungkas Yeti.
Menyikapi beberapa aspirasi warga tersebut, M Ichsan mengatakan bahwa terkait masalah sampah, dirinya jelas menyinggung masalah TPPAS Lulut Nambo.
“Kemarin ini kita sudah coba bertemu dengan kepala dinas lingkungan hidup provinsi Jabar, yang menjadi permasalahan itu bukan tekhnologi tetapi jauh kepada tender ini mau dipercayakan kepada siapa, investor sudah banyak, hampir 120 lembaga karena Lulut Nambo ini selain mendapat anggaran dari APBD Jawa Barat juga jadi percontohan untuk Jawa Barat selain Legok Nangka sebagai solusi sampah yang sangat melimpah,” terang Ichsan.
Dengan jumlah 1800 ton sehari di Kabupaten Bogor dirinya ingin agar pemerintah segera mendorong Lulut Nambo segera beroperasi.
“Harusnya 6 November ini sudah ada keputusan, akhirnya malah ada cedera janji, makanya 3 bulan kebelakang akan di evaluasi, untuk tekhnologi sebenarnya masih open minded tetapi jika tekhnologi insenerator biasanya melibatkan panas karena di Lulut Nambo akan merubah waiste to bricket, sebagai bahan bakar industri semen” kata Ichsan.
Sebagai solusi sementara, Ichsan berencana membuat Kampung Ramah Lingkungan (KRL) atau Bank Sampah dimana mengelola sampah yang ada di setiap penghuni rumah dibentuk komunitas sehingga sampah-sampah plastik akan dipisahkan dengan sampah-sampah organik.
“Kemudian dihimpun, ditimbang lalu akan di konversi dengan biaya yang akan diberikan, tidak saat itu langsung diberikan, biasanya ibu-ibu itu mengkreasikan di akhir tahun ajaran anak-anak sekolah liburan, mereka dapat dana dari situ, perlu di tingkatkan kepedulian terhadap hal itu karena keluhan di wilayah ini sampahnya seperti itu,” imbuh Ichsan.
Jadi Fokus bagi DPRD dan Pemprov Jabar adalah untuk TPPAS regional Lulut Nambo ini semaksimal mungkin agar betul-betul bisa mulai beroperasi. “Dari sisi lahan, luasan pengelolaan sudah ready, tinggal tekhnologinya, bagaimana tata kelola peraturan karena ada kalanya sampah juga perlu support air baku, apakah siap ?, paling cepat TPPAS Lulut Nambo itu bisa beroperasi di 2023, maka kita lihat progresifnya seperti apa,” Tutup Ichsan.
Terkait aspirasi lapangan pekerjaan, Ichsan pun akan mencoba membantu masyarakat melalui program pelatihan vokasi yang ada di Pemprov Jabar.
