Bogor, Inionline.Id – Klaim Pemprov Jabar terkait pengawasan ketat bantuan sosial (bansos) tahap II yang memiliki tujuan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pendataan maupun pendistribusian bantuan sosial (bansos) provinsi tahap II.
Selain agar tepat sasaran dan berkeadilan, prinsip tersebut diterapkan guna mencegah penyelewengan.
Namun fakta di lapangan, masih juga terdapat komplain dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Jawa Barat, fraksi PAN, Supono dalam beberapa kesempatan ketika dirinya berkomunikasi langsung dengan masyarakat daerah pemilihannya yaitu Kabupaten Bogor.
“Ada kemungkinan di switch ke daerah lain atau memang anggarannya yang disediakan tidak sebanyak awal,” tutur Supono.
Dirinya pun meyakinkan bahwa apa yang diketahui dan dipahaminya bahwa kendala terbesar bansos Covid-19 dari Pemprov Jabar adalah terkait anggaran yang semakin kecil.
“Kalau sudah seperti ini, kita bicara prioritas yang paling berdampak, itulah langkah yang harus kita rekomendasikan ke Pemprov Jabar,” pungkas Supono.
