Inionline.id – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti sejumlah Komisi di DPR yang melakukan rapat tertutup bersama mitra kerjanya. Menurutnya, publik perlu mengetahui pengawasan wakil rakyat terhadap pemerintah.
“Formappi menemukan bahwa Komisi I-XI telah melakukan rapat-rapat dengan mitra kerjanya masing-masing dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun patut disayangkan adanya rapat-rapat tertutup yang dilakukan oleh beberapa komisi,” kata Peneliti Formappi bidang Lembaga, I Made Leo Wiratma dalam diskusi evaluasi kinerja DPR: Kinerja Abnormal di era new normal, Kamis (5/11).
Dia mengungkapkan, rapat tertutup tersebut diantaranya rapat Komisi VII dengan PLN dan BUMN-BUMN Pertambangan untuk membahas masalah tata niaga mineral dan batu bara. Serta penetapan harga patokan mineral dan batubara.
Kemudian, rapat Komisi VIII dengan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk membahas strategi penempatan dan investasi dana haji. Lalu, rapat Komisi IX dengan Kemenaker untuk membahas Program Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Program Kementerian Ketenagakerjaan RI.
“Dilaksanakannya rapat-rapat tertutup yang agendanya menyangkut kepentingan rakyat dan bukan membahas masalah rahasia pertahanan negara maupun kebijakan politik luar negeri oleh beberapa Komisi tersebut merupakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip Open Parliament Indonesia yang merupakan salah satu tim bentukan DPR sendiri,” tuturnya.
Leo khawatir rapat tertutup tersebut berpotensi menimbulkan benih korupsi. Terlebih, di komisi tertentu juga tidak membentuk pansus hak angket untuk menyelidiki proyek-proyek yang mangkrak.
“Bahkan patut diduga (rapat tertutup) dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang berpotensi menjadi benih korupsi. Sekalipun Komisi VII melihat terjadinya proyek-proyek PLN yang mangkrak, tetapi tidak terpanggil untuk membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki sebab musabah mangkraknya proyek-proyek tersebut,” ucapnya.
