by

Butuh Perhatian Pemerintah, Sahabat Tani Farm Curhat di Reses Erni Sugiyanti

Bogor, Inionline.Id – Anggota komisi III DPRD Jawa Barat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Erni Sugiyanti S. Ag, menggelar reses I tahun sidang 2020-2021 di Kampung Cipanengah, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pada Senin (09/11/2020).

Pada gelaran acara tersebut, Erni Sugiyanti bertemu dengan kelompok tani dari Sahabat Tani Farm Cijeruk yang memiliki dua aspirasi penting.

Adit selaku ketua Sahabat Tani Farm mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya agar pemerintah lebih memperhatikan nasib para kelompok tani di Kabupaten Bogor.

“Aspirasi kita sebagai masyarakat sih ya, lagi-lagi terkait masalah pertanian serta ketahanan pangan yang saya rasa penting, khususnya hari ini teman-teman kita para petani mengharapkan lebih kepada perhatiannya dari pemerintah khususnya untuk menunjang ketahanan pangan,” ujar Adit.

Lebih lanjut, secara spesifik Adit mengungkapkan kelompok taninya masih kekurangan modal dimana luas lahan mereka yaitu 1 hektar baru bisa tergarap 5000 meter saja. Kemudian masalah pemasaran, Adit pun menganggap hal ini sebagai aspirasi penting dimana sejauh ini area pemasaran mereka baru sekitar Bogor Selatan saja, hal tersebut juga dianggap sebagai bagian dari masalah mereka.

“Sisa lahan yang belum tergarap kami inginnya ditanami tanaman hijau seperti selada, ketimun, dan kangkung, karena kita masih terhambat dari permodalan kemungkinan kita mulai pada tahun barulah, karena sekarang masih memutar anggaran yang ada di lahan hari ini,” pungkas Adit.

Menanggapi hal tersebut, Erni Sugiyanti menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah telah banyak memberikan stimulan terutama lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Tapi memang ada persyaratan tertentu yang kemudian buat saya sendiri harus dipenuhi oleh teman-teman yang memang mau mengakses kesana,” terang Erni.

Anggota DPRD Jawa Barat (Erni Sugiyanti) menjaring aspirasi Sahabat Tani Famn pada Senin (09/11/2020).

Lanjut, Erni pun menegaskan bahwa para petani pun harus mempunyai mutu produk yang bagus, kompetitif sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan pihak perbankan untuk memberikan KUR pada para petani.
“Sekarang syaratnya lebih mudah, apalagi kalau nilai pinjaman KURnya kurang dari 50 juta, itu lebih mudah karena tidak harus memakai jaminan, itu bisa diakses dan mudah apalagi akhir-akhir ini pemerintah sedang melontarkan issue UKM,” kata Erni.

Contoh jalur pemberian stimulan tersebut ada melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau melalui anggaran-anggaran pemerintah daerah.

“Tapi kalau untuk program PEN yang sudah saya tanyakan ke BJB, sepertinya memang sudah ada kekhususan sendiri yang akan diberikan PEN, relatif ke industri atau bisnis yang skalanya besar dan mengah,” tutur Erni.

Untuk usaha kecil cenderung melalui Kementrian UKM atau Dinas Koperasi dan UKM untuk yang ada di daerah.

Erni pun menyoroti masalah pola komunikasi pemerintah dengan contoh program UKM dengan nilai bantuan 2,4 juta rupiah yang beberapa waktu lalu turun itu banyak masyarakat desa yang tidak paham bagaimana cara mengakses program tersebut.

“Covid ini kan harus cepat sedangkan yang dibawah belum tentu bisa mengikuti running dengan cepatnya, jadi pemdes ya memberikan informasi kepada yang mereka kenal saja, meskipun sama-sama UKM tetapi tidak seluruh UKM juga, kadang mereka sudah dapat kartu pra-kerja dia dapat lagi program dana stimulan itu,” tutup Erni. (JC)