Inionline.id – Komunikasi publik soal pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia kembali menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta jajaran menteri menyiapkan strategi komunikasi agar tidak ada disinformasi mengenai vaksin virus Corona (COVID-19).
Sorotan tajam Jokowi soal komunikasi publik terkait vaksinasi ini disampaikan dalam rapat terbatas Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi, Senin (26/10/2020). Jokowi awalnya berbicara mengenai keamanan vaksin COVID-19.
“Saya minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya. Keamanan artinya kalau disuntik betul-betul melalui sebuah tahapan-tahapan, uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang masalah, nanti bisa menjadikan ketidakpercayaan masyarakat akan upaya vaksinasi ini,” kata Jokowi.
Jokowi melihat, faktor keamanan vaksin COVID-19 menjadi perhatian utama masyarakat. Jokowi meminta vaksin COVID-19 didasarkan kaidah sains.
“Saya melihat aspek keamanan vaksin menjadi concern utama masyarakat, termasuk para pakar dan peneliti. Karena itu semua tahapan harus melalui kaidah-kaidah saintifik, kaidah ilmu pengetahuan berdasarkan data sains dan standar-standar kesehatan. Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi, sehingga kita kaidah-kaidah saintifik, data-data kesehatan dinomorduakan. Tidak bisa,” ujar Jokowi.
Jokowi enggan ada persepsi pemerintah seolah tergesa-gesa melakukan vaksinasi COVID-19 tanpa memperhatikan masalah saintifik dan keamanan.
“Jangan timbul persepsi pemerintah tergesa-gesa, terburu-buru tanpa ikuti koridor-koridor ilmiah yang ada. Tolong betul-betul kita lalui semuanya meskipun ingin dipercepat, hal-hal tadi jangan sampai dilupakan,” ucap Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung soal harga vaksin COVID-19. Dia ingin harga vaksin tersebut dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Selain itu juga masalah dengan, karena ini ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri, ini juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat, disiapkan aturan sejak awal dan saya minta harganya bisa terjangkau,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk menjelaskan secara gamblang terkait akses masyarakat terhadap vaksin. Termasuk juga penjelasan terkait alasan kelompok masyarakat yang mendapatkan prioritas vaksin COVID-19 lebih awal.
“Yang jadi concern masyarakat adalah akses masyarakat terhadap vaksin seperti apa. Bagaimana masyarakat bisa akses vaksin ini karena kita tahu penduduk kita gede banget, besar sekali. Maka dipastikan proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap dan hal ini perlu dijelaskan secara jelas, secara gamblang kepada masyarakat. Jelaskan siapa saja kelompok masyarakat mana yang mendapat prioritas vaksin lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan. Mengapa mereka dapat prioritas,” ujar Jokowi.
“Ini penting sekali, sekali lagi strategi komunikasi publiknya disiapkan dengan baik. Dan saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini, di-backup, dibantu oleh Kominfo,” kata Jokowi.
Jokowi berpesan kepada menterinya menjelaskan secara lengkap manfaat serta roadmap vaksin COVID-19. Ini dilakukan supaya tidak terjadi hoax.
“Dijelaskan secara komprehensif terhadap publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoax dari berbagai platform di media yang ada,” ujar Jokowi.
Jokowi juga ingin ormas keagamaan seperti NU hingga Muhammadiyah dilibatkan dalam sosialisasi vaksin COVID-19. Jokowi ingin umat yakin terkait kehalalan vaksin.
“Kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lainnya, terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin,” kata Jokowi.
Sorotan Jokowi soal komunikasi publik mengenai vaksin COVID-19 ini sebelumnya pernah disampaikan juga dalam rapat terbatas Senin (19/10/2020). Jokowi tak ingin komunikasi yang kurang baik menyebabkan persepsi masyarakat buruk seperti UU Cipta Kerja.
“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks menyangkut nanti persepsi di masyarakat, kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kaya UU Ciptaker ini,” kata Jokowi, dalam rapat terbatas secara virtual, Senin (19/10/2020).
“Saya harap betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, kemudian yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa, meskipun tidak semua perlu kita sampaikan ke publik, harganya juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” ujarnya.
