Bandung, Inionline.Id – Hasil dari penandatanganan pinjaman daerah oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan PT Sarana Multi Infrastruktur pada Kamis (24/09/2020) masih mendapatkan sorotan khususnya dari anggota komisi IV DPRD Jawa Barat, Mochamad Ichsan Maoludin.
Menurut Ichsan, pinjaman tersebut adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Jawa Barat, Komisi IV beserta anggota badan anggaran (banggar) terakhir yang memperjuangkan hingga sedianya bisa digunakan membangun Jawa Barat bersama-sama. PEN tersebut bersifat pemberian yang seolah-olah awalnya tidak bisa diutak-atik dan yang bisa mengatur hanya eksekutif.
“Akhrinya terbongkar, harusnya tidak begitu, harusnya sesuai dengan kebutuhan saja, maka dari itulah peran dewan dalam memberikan kebijakan eksekutif untuk melakukan program-program yang sifatnya untuk pemulihan ekonomi, konteksnya luas, ada bantuan secara langsung tunai, tapi kalau program ini adalah infrastruktur untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat, contohnya seperti program daerah irigasi tuntas (Di Tuntas) yang bisa menguatkan ketahanan pangan,” tutur Ichsan.
Namun menurut politisi PKS tersebut, daerah irigasi tersebut belum sampai tahap tuntas malah lebih kepada parsial.
“Program underpass Dewi Sartika, itukan untuk mengurai kemacetan yang ujung-ujungnya juga untuk perekonomian masyarakat jadi mudah akses, lalu infrastruktur jalan walaupun tidak sepenuhnya kita bisa manfaatkan dana PEN itu, bukan justru untuk pembangunan alun-alun, itukan hanya faktor kebahagiaan saja tapi tidak menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan ekonomi,” tegas Ichsan.
Lebih lanjut, Ichsan mengatakan bahwa awalnya anggaran murni banyak yang dicoret oleh eksekutif dengan alasan Covid-19, begitu ada pinjaman PEN itu DPRD juga mengawasi.
“Ini untuk apa saja ini, setelah dilihat menurut DPRD Jawa Barat banyak yang tidak tepat sasaran, infrastruktur yang banyak dicoret justru yang sifatnya strategis, kita kembali arahkan kesitu, ya alhamdulillah sebagian walaupun tidak semua itu bisa terakomodir,” imbuh Ichsan.
Dirinya mengungkapkan bahwa total pinjaman itu 4 triliun rupiah dan termin pertama akan dikucurkan anggaran senilai 1,8 triliun rupiah.
“DPRD Jawa Barat dengan Gubernur itu satu rumah beda kamar, walaupun kita punya kebijakan masing-masing ya kita harus bersinergi, karena banyak yang sifatnya kebijakan pusat itu harus didorong bersama, tidak bisa sendiri-sendiri, karena saling berkaitan, jadi ketika melakukan kebijakan itu selalu bersinergi dengan dewan, yang jadi polemik di awal-awal itu adalah gubernur membawa maunya sendiri,” kata Ichsan.
Dirinya menyoroti seperti ucapan sekolah gratis di Jawa Barat yang terkesan terlalu pencitraan dari Ridwan Kamil, padahal sebenarnya hal tersebut bukanlah sekolah gratis melainkan SPP bersubsidi.
“Kami berharap fungsi pengawasan dan kontrol terus berjalan, karena kalau bahasa dewan itu anggaran pinjaman harus dibongkar peruntukannya itu untuk apa, kita harus bersama karena kita semua mau membangun Jawa Barat tidak hanya eksekutif, karena legislatif langsung membawa suara dan aspirasi warga Jawa Barat,” tutup Ichsan.
