Bandung, Inionline.Id – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (tppas) Legok Nangka, Jalan raya Nagreg, Kabupaten Bandung, pada Selasa (06/10/2020).
Menurut Mochamad Ichsan Maoludin selaku anggota komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat tppas kelas regional ini akan menampung sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.
“Sesungguhnya masing-masing daerah tersebut sangat mengharapkan agar tppas Legok Nangka segera diaktifkan, dengan segala kompensasinya,” ujar Ichsan.
Dirinya mengambil sampel dari Kota Bandung sebagai salah satu penyumbang sampah terbersar di Jawa Barat dengan jumlah 1800 ton per-hari, yang membuang sampahnya di tpas Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.
“Posisinya sudah over capacity, jadi salah satu bentuknya sampah itu sudah kemana-mana, waktu kita kunjungi itu mereka menyewa lahan Perhutani seluas 25 hektar, posisinya sekarang semakin mengerikan artinya sampah itu sudah masuk ke lembah-lembah,” tutur Ichsan.
Dirinya pun telah berkomunikasi dengan kepala balai tppas Legok Nangka, yaitu Edi, dan menjelaskan bahwa prosesnya sudah sangat panjang dimulai dari tahun 2011 dengan total 82 hektar, dimana 78 hektarnya adalah milik Kabupaten Bandung, dan sisanya milik Kabupaten Garut.
“Dari mulai awal pembebasan lahan, penataan lahan semuanya menggunakan anggaran APBD Jawa Barat, adapun nanti biaya untuk tekhnologi, lintasan jalan, semua akan dibiayai APBN, yang menjadi halangan untuk proses pembangunan selanjutnya adalah karena persyaratan tppas yang belum lengkap,” kata Ichsan.
Lebih lanjut, data yang diperoleh komisi IV DPRD Jawa Barat langsung dari konsultan pembangunan tppas Legok Nangka, total anggaran yang dibutuhkan untuk merampungkan tppas tersebut adalah senilai 4 triliun rupiah.
“Tekhnologinya yang diharapkan pun sifatnya harus open minded dimana intinya harus waiste to energy, atau mengubah sampah menjadi energi listrik dan akan bekerjasama dengan PLN, seperti tekhnologi termal atau non-termal, karena ini sifatnya harus fixs secara naskah akademi dan hitung-hitungan termasuk tipping fee bagi sampah per-ton yang masuk,” papar Ichsan.
Kemudian, menurut perhitungan dan analisa untuk merubah sampah menjadi energi itu baru akan bisa di realisasikan pada tahun 2023. Ichsan beserta komisi IV merasa bahwa jadwal tersebut terlalu lama mengingat kebutuhan akan pembuangan sampah bagi masyarakat Jawa Barat sudah sangat mendesak.
“Harapan kami sebelum 2023 sudah ready untuk beroperasi, karena semuanya juga menunggu termasuk di Lulut, Nambo, karena kota-kabupaten sudah overload dan sangat memerlukan transfer sampah agar tidak meluas kemana-mana, komisi IV pun menegaskan aksklerasi percepatan untuk preparasi tppas Legok Nangka ini harus di support karena DLH Jawa Barat salah satu mitra kerja komisi IV DPRD Jabar, apa yang menjadi hambatan-hambatan di lapangan harus betul-betul terkomunikasikan dengan baik dengan komisi IV sehingga penganggaran di badan anggaran nanti itu bisa menjadi prioritas,” tutup Ichsan. (JC)
