Inionline.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir unjuk rasa penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang berlarut dapat mempercepat kebangkrutan perusahaan.
Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azzam mengingatkan buruh bahwa segala aksi yang yang dilakukan saat ini memiliki konsekuensi. Ia bertutur, jika perusahaan kian merugi di tengah pandemi dan berakhir gulung tikar, kaum buruh juga yang akan merasakan dampaknya yaitu kehilangan pekerjaan.
Ia menyebut demonstrasi massal tersebut mengganggu operasi harian perusahaan. Menurutnya, pengusaha dibebankan kerugian lebih dalam, sekitar 15 persen – 30 persen dari total operasi yang saat ini masih landai di kisaran 40-60 persen dari normal.
Dia mengklaim banyak perusahaan yang hingga saat ini beroperasi dalam keadaan rugi. Menurutnya, usaha baru dapat dinyatakan untung jika mampu melampaui titik impas (break even point) yakni beroperasi dengan kapasitas atau volume 60 persen.
Selain tertekannya operasional harian usaha, sambungnya, aksi demo juga berimbas pada ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kuota ekspor. Jika demikian, pengusaha lah yang akan menanggung denda atas keterlambatan pengiriman.
Belum lagi soal logistik yang terhambat. Oleh karena itu, ia berharap para buruh dapat kembali mempertimbangkan rencana aksi demo puncak sekaligus memperingati setahun Jokowi-Ma’ruf yang dijadwalkan pada tanggal 20-22 Oktober mendatang tersebut.
Kendati demikian, ia mengaku tak melarang aksi demonstrasi buruh. Ia menilai demonstrasi merupakan hak buruh yang diatur dalam undang-undang.
“Unjuk rasa adalah hak buruh tetapi masing-masing pihak harus memenuhi kewajibannya, perusahaan memenuhi kewajibannya bayar gaji dan karyawan memenuhi kewajibannya dengan bekerja,” imbuh dia.
Jika dihitung sejak 6 Oktober lalu hingga 22 Oktober nanti, terhitung para buruh melakukan aksinya selama 2 minggu berturut-turut. Semakin lama buruh tak masuk kerja atau mangkir, semakin besar pula potensi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Oleh karenanya, ia mengingatkan buruh agar betul-betul paham dengan akibat dari aksi demonstrasi tersebut. “Kami juga tidak mau pakai nada mengancam tapi harus ada kesadaran, dan mengenai tindakan (PHK), diserahkan kepada perusahaan masing-masing,” ucap dia.
Dorong Belanja
Di kesempatan sama, Bob juga menyoroti soal rendahnya kepercayaan investor atau masyarakat menengah ke atas yang memilih menabungkan uangnya di bank daripada dibelanjakan.
Dia menilai wajar saja jika masyarakat tak ingin membelanjakan uangnya, karena pemerintah dinilai ‘memble’ dalam urusan penanganan pandemi covid-19. Jika ingin masyarakat menggunakan uangnya untuk berbelanja, ia menilai pemerintah harus mampu dulu mengendalikan pandemi.
“Ini masalah confidence (kepercayaan). Jadi, enggak ada jalan lain selain mengatasi pandemi secara efektif. Kedua, membuat stimulus yang efektif, untuk memacu konsumsi,” jelasnya.
Dia menyebut pemerintah harus mampu menyusun skema yang dapat memberi ganjaran yang setimpal untuk masyarakat yang mau membelanjakan uangnya. Sehingga, mereka yang memiliki uang menganggur mau tak mau mengeluarkan simpanannya karena tergiur dengan nilai tambah yang ditawarkan tersebut.
Misalnya, pemerintah memberikan stimulus berupa keringanan pajak barang mewah atau membebaskan biaya registrasi sehingga pembelian barang mewah menjadi lebih murah selama periode tertentu atau selama pandemi berlangsung.
“Ini akan memberi tekanan kepada mereka yang punya uang, kalau mau belanja ya sekarang. Kalau enggak sekarang enggak akan dapat advantage (manfaat), harus ada insentif yang memberi tekanan agar mereka mau membelanjakan uangnya,” saran dia.
Namun, itu saja dinilainya tidak cukup. Dibutuhkan kebijakan kombinasi antara kebijakan moneter dan fiskal yang dibarengi dengan pergerakan di sektor riil untuk mampu menggerakkan perekonomian nasional yang tengah tertekan.
Dia mencontohkan, jika Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan namun tak dibarengi dengan gairah sektor riil, yang ada malah terjadi capital outflow atau keluarnya arus modal asing. Pasalnya, belum ada permintaan yang memadai selama pandemi belum terkendali.
“Kalau suku bunga diturunkan tanpa ada daya tarik investasi di sektor lain, khawatirnya akan terjadi capital outflow, makanya di sektor riil harus ditingkatkan daya tariknya,” pungkas dia.
Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro mengungkapkan masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas masih cenderung menahan konsumsinya dan memilih untuk menabung.
Kondisi itu tercermin dari jumlah tabungan di atas Rp5 miliar yang naik. Ia menuturkan tabungan di atas Rp5 miliar pada periode Agustus 2020 saja mencapai Rp373 triliun.
“Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu hanya Rp115 triliun. Kalau dibandingkan full 2018 dan 2019 itu hanya Rp130 triliiun dan Rp162 triliun,” ujarnya dalam Bincang APBN 2021, Selasa (13/10).
