Komisi V DPRD Jabar dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat melaksanakan rapat kerja terkait usulan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2020 dengan Dinas Sosial bertempat di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Senin (14/09/20). Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat menegaskan bahwa pemerintah harus mengurus masyarakat sejak kelahiran sampai kematian, hal ini merupakan filosofis yang dirinya bawa dan harus juga diterapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
“Pemerintah daerah adalah public sector yang harus berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Ru’yat.
Wakil ketua komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya pun menambahkan bahwa komisi V menyoroti mengapa penganggaran dinas sosial untuk APBD perubahan 2020 sangat sedikit sekali hanya senilai 1,9 milliar rupiah sedangkan dinas ini mengalami penurunan di anggaran murni akibat refocusing dan relokasi anggaran.
“Jumlahnya hampir 50%, asalnya 121 miliar menjadi 67 miliar, jadi kemudian kami mendalami hal itu, dan memang ada semacam miss persepsi tentang pekerjaan dinas sosial ini yang seolah-olah hanya mengurus panti-panti saja, padahal ada pekerjaan yang sangat penting sekurangnya dua,” kata Hadi.
Lanjut, menurut politisi PKS ini pekerjaan dinsos Jabar yang pertama adalah tanggap bencana dimana mereka punya buffer stock dimana ketika ada bencana maka hal tersebut digunakan.
“Kedua, ketika dalam pendataan orang-orang dengan DTKS, Dinas Sosial ini sangat central, sedangkan Dinas Sosial di kota/kabupaten ini kecepatannya tidak padu, ada yang sangat rajin mengupdate dan ada yang tidak mengupdate sama sekali,” tegas Hadi.
Dirinya meminta kedua hal tadi, Dinas Sosial mengajukan anggaran diperubahan.
Kemudian Hadi pun menyoroti aset-aset Dinas Sosial yang sudah mulai usang dan menua seperti gedung, selama ini anggaran pemeliharaan dari mereka sangat memprihatinkan.
“Buatkanlah masterplan panti-panti yang digunakan Dinas Sosial Jawa Barat,” tutup Hadi.
