Inionline.id – Wakil ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat memimpin Komisi V bersama Dinas Pendidikan & Dinas Kesehatan membahas Rencana Kebijakan Anggaran APBD Perubahan tahun 2020 di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII di Kota Cimahi, Selasa (15/09/20).
Menurut Ru’yat, urusan pokok tentang layanan dan anggaran kesehatan serta pendidikan perlu ditingkatkan sesuai amanat Undang-Undang & ketentuan yangg berlaku.
“Kebutuhan dasar kepada masyarakat yaitu pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan ini mengingat kedua sektor ini merupakan tugas negara untuk memenuhinya,” ujar Ru’yat.
Heri Koswara selaku anggota komisi V DPRD Jabar mengatakan aspek keadilan di dunia pendidikan antara sekolah negeri dan swata harus betul betul diperhatikan, Heri pun menyoroti pungutan pungutan yang dilakukan oleh sekolah kepada orang tua murid dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, sedangkan yang masyarakat ketahui bahwasanya pendidikan itu gratis setelah digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat.
“Aturanya harus jelas terkait pungutan-pungutan ini, memang kita juga memahami, sekolah belum mampu membiayai sepenuhnya operasional sekolah makanya melakukan pungutan, terlebih sekolah swasta” pungkas heri.
