by

Pengusaha Ramal PSBB Total Anies Mendongkrak Angka PHK

Inionline.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total demi memutus mata rantai penularan virus corona bakal berdampak buruk ke ekonomi.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga bakal meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia memprediksi total tenaga kerja yang terkena PHK atau dirumahkan akibat kebijakan itu bisa mencapai 30 persen dari total tenaga kerja hingga akhir tahun ini.

Kalau prediksi itu benar, angka pengangguran meningkat dan menekan daya beli masyarakat tertekan.

“Perusahaan yang melakukan PHK pada akhirnya sekitar 30 persen. Karena kami lihat dari kondisi yang ada, perkembangannya antara lain ada yang kontraknya akan habis itu kemungkinan besar enggak diperpanjang lagi karena harus efisiensi,” ujar Hariyadi, Kamis (10/9) pagi.

Selain karena habisnya kontrak, menurut Hariyadi, layoff juga akan banyak menyasar pekerja berumur di atas 45 tahun. Dengan risiko kematian yang lebih tinggi terhadap Covid-19, para pekerja tersebut diperkirakan diminta untuk pensiun dini oleh perusahaan.

Di samping itu ada pula karyawan yang terkena PHK lantaran jenis pekerjaannya sudah tak dibutuhkan atau hilang selama transformasi digital di era pandemi.

“Ini yang menurut kami dampak buruknya,” imbuh Hariyadi.

Karena itu lah ia mendorong pemerintah untuk lebih peduli terhadap pengusaha dan tidak tanggung-tanggung dalam melakukan relaksasi kebijakan di sisa akhir tahun ini.

Itu disuarakannya karena sekarang kebijakan pemerintah banyak yang nanggung. Salah satu contoh kasus katanya, bisa dilihat dari kebijakan relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Ia menilai relaksasi itu tak mempunyai dampak berarti bagi pengusaha. Pasalnya, pengusaha tetap diwajibkan membayar iuran seperti jaminan pensiun (JP) yang sebenarnya merupakan tabungan pekerja.

Seharusnya, kata Hariyadi, iuran tersebut ditiadakan dahulu sampai Covid-19 selesai dan kondisi perekonomian pulih.

“Ini kan sifatnya tabungan, yang kasih utang aja mau relaksasi. Ini kita nabung, kalau ada duit kita nabung kalau enggak ada duit enggak nabung, kan. Sekarang jangan iuran dulu deh. Akhirnya yang ada kan ketegangan-ketegangan sama pekerjaanya juga,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani menilai dampak buruk PSBB total di Jakarta tak akan separah kuartal sebelumnya.

Sebab, aktivitas ekspor sudah mulai berjalan dan orang sudah mulai terbiasa bekerja dari rumah.

“Selama diimplementasikan industri dan 11 sektor yang disebut Pemprov mereka tetap berproduksi untuk memenuhi ekspor, saya rasa akan lebih baik,” ujarnya.

Namun ia memastikan pertumbuhan ekonomi di kuartal III tahun ini tak akan sesuai dengan ekspektasi pemerintah yakni 0 persen hingga -2 persen. Pasalnya meski demand sudah mulai tumbuh konsumsi akan tersendat karena aktivitas warga di luar rumah dibatasi.

Restoran dan tempat-tempat makanan lainnya hanya akan melayani pesanan untuk dibawa pulang dan hal ini akan sangat berpengaruh pada total penjualan.

“Saya perkirakan akan sampai -3 persen. Tidak separah kuartal sebelumnya, karena kan memang sudah ada banyak penyesuaian,” imbuh Shinta.

Selain itu, lanjut Shinta, perekonomian di kuartal terakhir tahun ini juga akan gagal masuk ke teritori positif dan memulai fase pemulihan. Meski akhir tahun ada kecenderungan peningkatan konsumsi, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih tetap negatif jika PSBB total diperpanjang terus-menerus.

“Kondisi demand sudah mulai tapi dengan kondisi ini akan turun lagi. Makannya seberapa besar dampaknya itu tergantung nanti berapa lama PSBB total diperpanjang. Tapi di kuartal terakhir walaupun negatif saya kira tetap lebih baik dari kuartal tiga. Sekitar -2 persen sampai nol persen,” tandasnya.