by

Komisi IX DPR RI: Semua Pemda Harus Koordinasi soal Corona ke Pusat

Inionline.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah tak buru-buru melakukan pembatasan untuk menangani COVID-19. Komisi IX DPR RI mengatakan setiap kepala daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan penanganan COVID-19.

“Semua kepala daerah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia diharapkan koordinasi dan pemerintah pusat sehingga penanganan COVID-19 secara nasional dan masing-masing daerah terpadu, sinergis dan efektif di lapangan,” ujar Wakil Ketua Komisi IX, Melki Laka Lena kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Melki juga mengomentari pemberlakuan PSBB ketat di DKI. Dia menyebut harus ada pembicaraan dengan daerah penyangga DKI dan pemerintahan pusat agar kebijakan ini efektif.

“Untuk Ibu Kota Negara, DKI Jakarta butuh pembicaraan dan kesepakatan dengan daerah penyangga, baik provinsi dan kabupaten/kota terdekat serta pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan strategis terkait penanganan COVID-19 sehingga efektif pelaksanaan di lapangan,” katanya.

“Pandemi COVID-19 butuh perpaduan dan sinergi semua kelompok, baik pusat dan daerah, pemerintah dan swasta, berbagai tokoh dan komunitas termasuk perpaduan PSBB dan penanganan berbasis individu, keluarga dan komunitas kecil yang lebih menyentuh masyarakat baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi,” imbuhnya.

Melki mengatakan koordinasi itu perlu dilakukan dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia menyebut koordinasi harus dimatangkan dalam pelayanan kesehatan.

“Koordinasi dengan Kemenkes khususnya dalam penanganan kesehatan, khususnya kesiapan dan kapasitas RS yang kemarin jadi catatan pemberlakuan PSBB,” tuturnya.

Selain itu, pemda juga harus berkoordinasi dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut Melki pemerintah saat ini fokus kepada kesehatan lalu perekonomian.

“Soal lain tentu ke Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. Pemerintah kami cermati tetap utamakan kesehatan dan berikutnya ekonomi juga penanganan sosial dalam penanganan COVID-19 secara komprehensif,” kata dia.

Lebih lanjut, Melki juga menanggapi perintah Jokowi agar pemerintah daerah tidak buru-buru mengambil kebijakan pembatasan wilayah. Menurut Melki pembatasan berbasis komunitas lebih efektif seperti arahan Jokowi.

“Pada akhirnya efektifitas semua pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin kembali kepada dan harus berbasis individu, keluarga dan komunitas kecil seperti RT-RT, kantor, paguyuban dan grup tertentu. Sikon masyarakat saat ini pendekatan yang paling tepat dan realistis pendekatan mikro yang disampaikan presiden Jokowi,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pembatasan berskala lokal untuk pengendalian kasus virus Corona. Jokowi meminta kepala daerah tidak terburu-buru menutup satu wilayah penuh.

“Intervensi untuk pembatasan berskala lokal penting sekali penting dilakukan, baik manajemen intervensi dalam skala lokal maupun komunitas, sehingga jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten, dan kalau kita kerja berbasis data, langkah-langkah intervensinya berjalan efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah di lapangan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/9/2020).

“Karena dalam sebuah provinsi misalnya ada 20 kabupaten/kota, tidak semua dalam posisi merah, sehingga penanganan jangan digeneralisir, di sebuah kota atau kabupaten sama, tidak semua kelurahan, kecamatan mengalami merah semua. ada yang hijau, kuning. Itu perlu treatment yang berbeda-beda,” ujar Jokowi.