Inionline.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menekankan pentingnya strategi penanganan virus Corona (COVID-19) berbasis lokal. Jokowi tidak ingin penanganan Corona ini digeneralisasi menjadi satu kota atau provinsi.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/9/2020). Jokowi berharap arahannya itu disampaikan kepada pemerintah daerah.
“Yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal, perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, kota,” kata Jokowi.
Jokowi kemudian menyampaikan alasan di balik penerapan intervensi berbasis lokal tersebut. Ada banyak masyarakat, kata Jokowi, yang akan dirugikan jika penanganan Corona digeneralisasi.
“Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi provinsi. Ini akan merugikan banyak orang,” tutur Jokowi.
Pernyataan Jokowi itu kemudian menuai respons dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI yang menyatakan setuju dengan strategi berbasis lokal itu.
“Iya dong DKI harus dilakukan,” kata anggota F-Demokrat DKI, Mujiyono, Senin (28/9/2020).
Mujiyono menyebut pihaknya sudah mengusulkan hal itu sejak awal. Pengetatan, kata dia, harus dilakukan di tingkat kecamatan ataupun tingkat RW.
“Saya sudah sampaikan itu sejak awal, sebaiknya PSBB diperketat itu ke lokal, tingkat kecamatan atau tingkat RW, atau tingkat kantor,” kata Mujiyono.
Mujiyono mencontohkan klaster penyebaran Corona di perkantoran. Menurutnya, wilayah perkantoran itu harus ditutup jika ditemukan kasus Corona.
“Misalnya di perkantoran Setiabudi ada klaster, ya di sekitar situ harus di-lockdown,” ujar Ketua Komisi A DPRD DKI itu.
Sementara itu, PDIp menyinggung Anies memiliki agenda tersendiri dalam menangani COVID-19 ini. Anggota F-PDIP DKI Jhony Simanjuntak mengatakan sejak awal PSBB berskala lokal sudah diusulkan, namun tidak diterapkan.
“Kita sudah pernah mengusulkan. Itu agenda dia sendiri supaya dia terus menciptakan PSBB ini sebagai panggung dia, maka kan dia bikin ke PSBB dengan istilah yang berubah-ubah. Ada PSBB ketat, PSBB transisi, PSBB rem darurat,” kaya Jhony, ketika dihubungi, Senin (28/9).
“Kita kan concern mencegah penyebaran COVID ini artinya kesehatan nomer satu, tapi ekonomi juga nomer satu, ketika kita membuat kebijakan seperti yang di Jakarta ini berlangsung di tingkat DKI kan banyak juga restoran bisa take away tapi kan omset menurun,” ujarnya.
“Artinya yang mau saya katakan dari awal kita minta jangan mau digeneralisir, jangan di gebyah uyah bahwa persoalan COVID ini kita mainkan satu provinsi, lebih baik kita mainkan PSBMK, ada lah contohnya di Jawa Barat, Bogor,” lanjut Jhony.
Jhony mengatakan PSBMK akan berlangsung efektif di Jakarta karena sumber daya manusia yang cukup. Dia menyebut banyak gerakan di tingkat RW yang terhubung langsung dengan Pemprov.
“Malah menurut saya kenapa ini nggak diberdayagunakan di tingkat RW, padahal Jakarta sangat punya kelengkapan sumber daya manusia yang punya keterhubungan dengan pemprov DKI, ada kok yang nanya jumantik, kita bisa bayar, setiap bulan ada uang pembinaan artinya kalau mereka didayagunakan untuk bangun gerakan masyarakat gugus tugas COVID di tingkat RW ini kan luar biasa,” ujarnya.
“Tidak seperti sekarang ini langsung ditutup semua, makanya saya bilang apa yang dilakukan di Jakarta ini untuk kepentingan panggung politik dia saja, bukan untuk semata-mata penanganan COVID,” imbuh Jhony.
