Inionline.id – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menargetkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia membaik ke posisi 60 tahun ini. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-73 dalam laporan EoDB yang dibuat oleh Bank Dunia.
“Nah, berapa untuk tahun ini, insyaallah kami perkirakan di urutan sekitar 60,” ujarnya dalam konferensi pers RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (8/9)
Posisi EoDB Indonesia sebetulnya tidak bergerak dari 73 selama dua tahun terakhir. Bahlil menduga posisi tersebut mandek karena peraturan-peraturan di sejumlah kementerian yang dijadikan sebagai rujukan oleh Bank Dunia belum dilakukan reformasi.
Selain itu, kinerja logistik Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga. Tepatnya, Indonesia berada di posisi 46, tertinggal dari Malaysia di peringkat 41, Vietnam 39, Thailand 32, dan Singapura 7.
Selain itu, Bahlil mengungkapkan bahwa persepsi korupsi di negara masih terlalu tinggi. Tercatat, Indonesia berada di urutan 85 dari 180 negara.
Ia menduga tingginya persepsi korupsi di Indonesia dipicu sulitnya urusan perizinan usaha bagi pelaku usaha. Imbasnya, mereka terpaksa menggunakan cara jalan pintas untuk meraih perizinan tersebut.
“Kenapa ini terjadi? Sebenarnya kan pengusaha ini mohon maaf ya, pengusaha ini kalau izinnya dikasih baik-baik tanpa harus pakai cara-cara yang tidak elok itu mereka lebih senang. Tetapi kalau izinnya ditahan-tahan, dikompromi-kompromikan ya terpaksa pengusaha itu pasti banyak caranya,” tuturnya.
Selanjutnya, sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) peringkat Ease dalam tiga tahun mendatang berada di posisi 40. Sebetulnya, peringkat EoDB Indonesia cenderung turun.
Pada 2014, Indonesia berada di peringkat 120. Kemudian melompat ke 106 pada 2015, 91 pada 2016, dan 72 pada 2017. Sayangnya, peringkat itu turun pada 2018 menjadi 73.
