Inionline.id – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat realisasi anggaran bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baru mencapai Rp2,69 triliun per 25 Agustus 2020.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Rully Indrawan mengungkapkan jumlah itu setara 11,91 persen dari total pagu Rp22,01 triliun.
“Realisasi anggaran dengan tambahan bantuan untuk usaha mikro per program dan realisasi anggaran per unit kerja mengalami kendala dan permasalahan,” ujarnya dalam rapat bersama komisi VI DPR RI, Rabu (26/8).
Rully menjelaskan, kendala pertama yang dihadapi adalah pandemi covid-19 sejak awal Maret 2020.
“Hal ini berpengaruh terhadap penundaan seluruh kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan aktivitas belanja pada beberapa bulan setelahnya,” ucapnya.
Kedua, lambatnya penyaluran disebabkan revisi terkait kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran percepatan penanganan covid-19 baru terbit pada 15 Mei 2020.
“Hal ini tentu saja berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan sebelum bulan Mei,” imbuh Rully.
Ketiga, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) pelatihan dan pelaku UMKM tidak dapat dilakukan secara efektif akibat dampak dari pandemi.
Terakhir, proses penyiapan data dan infrastruktur IT untuk operasional kegiatan bantuan pelaku usaha mikro masih belum optimal.
Meski demikian, Rully bilang, kementeriannya telah menempuh sejumlah langkah, salah satunya memperbaiki rencana penarikan dana dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan target realisasi maksimal 2020.
Selanjutnya, percepatan penetapan penerima bantuan usaha mikro dan percepatan proses penyelesaian administrasi dan pembayaran atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
“Terakhir adalah dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara intensif dan berkala,” tandasnya.
