Tegal, Inionline.id – Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke kantor cabang dinas (KCD) XI, Kota Tegal, Jawa Tengah, pada Selasa (04/08/2020). Dalam lawatan tersebut, anggota komisi V DPRD Jawa Barat menilai bahwa kebijakan sekolah tatap muka diprioritaskan bagi kawasan yang statusnya sudah masuk kepada zona hijau.
“Totalnya hanya 18 siswa-siswi dan itu harus melalui test dulu, seperti rapid test, dan izin orang tua, walaupun diberikan ruang, tetap protokol kesehatan dikedepankan dan tanggal 3 baru akan dimulai dan itu belum semuanya, dan juga anak dari luar Tegal tidak boleh ada yang masuk atau ada perpindahan, jadi cukup ketat,” tutur Iwan.
Pun dengan Jawa Barat yang akan segera memulai sekolah tatap muka di 29 kecamatan serta rapid test sebanyak 4522, Iwan Suryawan mengingatkan agar seluruh pihak agar tetap waspada dan melaksanakan protokol kesehatan agar tidar tertular Covid-19.
“Jam belajar hanya akan berlangsung selama 4 jam saja, itupun tidak bisa semua masuk sekolah, akan bergantian, yang intinya meminimalisir terjadinya kerumunan orang,” imbuh Iwan.
Menurut legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VII (Kota Bogor) ini sesungguhnya situasi sekolah tatap muka di tengah masa pandemi ini masih mengkhawatirkan, Iwan mengambil contoh dari Kota Bogor dan Kota Bandung dimana setidaknya terdapat 4 cluster baru yang terdeteksi.
“Intinya semua peralatan untuk pencegahan, kemudian langkah-langkah medis serta protokol kesehatan harus dilakukan seketat mungkin, semua ingin bertatap muka tetapi jangan sampai terjadi penyebaran Covid-19, lebih baik kembali daring tetapi ketika daring pemerintah memfasilitasi wifinya dan segala macam supaya beban masyarakat tidak bertambah,” tegas Iwan.
Seperti kunjungan komisi V hari ini di Tegal, yang akan mengikuti sekolah tatap muka adalah siswa-siswi yang tidak punya smartphone, Skala prioritas seperti ini juga yang seharusnya menjadi pertimbangan pemprov Jawa Barat untuk memulai sekolah tatap muka. Iwan pun menyarankan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengadakan sistem home visit dimana tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir pertemuan.
“Atau seperti kemarin ketika komisi V ke Garut dalam rangka evaluasi PPDB online, ada kesulitan orang tua murid kesulitan mendaftar online akibat sinyal, kesulitan-kesulitan seperti inilah pemerintah harus menyediakan fasilitas itu, daerah yang sulit sinyal di back up,” tutup Iwan.
