by

Demi Stabilitas Politik, MUI Meminta Setop Pembahasan RUU Cipta Kerja

Inionline.id – Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan pemerintah soal dampak pandemi Covid-19 dalam jangka panjang.

Menurutnya, jika pemerintah tak kunjung bisa mengendalikan kurva peningkatan kasus positif Covid-19, maka kecemasan masyarakat terhadap ancaman Covid-19 masih akan tetap tinggi. Hal ini tentu akan memicu PHK yang semakin meningkat.

“Sehingga produktivitas masyarakat secara keseluruhan akan menurun dan pengangguran akan meningkat, sehingga pendapatan masyarakat secara agregat akan menurun dan┬ákemiskinan┬átentu akan meningkat,” jelas Anwar Abbas dalam keterangan tulisnya, Rabu (19/8).

Bila angka pengangguran dan kemiskinan ini terus meningkat dan tidak bisa diatasi, menurut Anwar, maka negeri ini akan terseret ke dalam krisis baru, yakni krisis sosial. Di mana pencurian, pembegalan, perampokan dan berbagai bentuk tindak kriminal lainnya tentu akan terjadi dimana-mana.

“Dan bila ini tidak bisa diatasi tentu akan bisa mendorong terjadinya krisis politik sehingga stabilitas nasional jelas akan semakin bermasalah sehingga akan membuat para investor tidak akan mau berinvestasi karena risiko terhadap modal yang mereka tanamkan semakin besar,” jelasnya.

Hentikan Pembahasan RUU

Oleh karena itu, menurut dia, untuk kebaikan bangsa maka hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini bukan membuat dan atau mengajukan rancangan undang-undang baru (RUU), seperti RUU Haluan Ideologi Pancasila, RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta RUU Cipta Kerja dan Omnibuslaw.

“Tapi bagaimana pemerintah bisa melakukan konsolidasi nasional dengan melakukan langkah-langkah pendekatan kepada elemen-elemen masyarakat agar pemerintah dan masyarakat benar-benar bisa bersatu bergandeng tangan dalam menghadapi masalah besar yang kita hadapi saat ini,” saran Anwar Abbas.

Sebab, lanjut dia, bila pemerintah masih ngotot meneruskan berbagai RUU di atas, maka masalah yang akan dihadapi makin banyak. Lebih lagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun.

“Dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi. Untuk itu kebesaran hati dan sikap kenegarawanan dari semua pihak terutama dari pemerintah, para tokoh politik dan para pemimpin serta elite bangsa jelas sangat diperlukan. Karena kalau masing-masing pihak masih saja berjalan dengan keinginan dan rencananya sendiri-sendiri, maka tidak mustahil akan bisa terjadi benturan dahsyat di lapangan karena adanya perbedaan besar dalam hal bagaimana mengelola negara dan mengatasi krisis,” tegasnya.