Bogor, Inionline.Id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat menyerahkan bantuan ribuan masker kepada ketua tanggap pencegahan pandemi Covid-19 Kabupaten Bogor, Syamsul Rizal, di kantor DPD PKS, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, pada Senin (06/07/2020).
Sebelum menyerahkan masker, Ru’yat pun menyambangi kantor DPRD Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan para anggota DPRD kabupaten Bogor fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam forum silahturahmi tersebut, Ru’yat disambut oleh Fikri Hudi Oktiarwan selaku ketua frakai FPKS dan Achmad Fathoni selaku anggota komisi III DPRD Kabupaten Bogor.
Ketika sesi diskusi berjalan, Achmad Fathonie mengatakan bahwa, terdapat beberapa masalah yang terjadi Di Kabupaten Bogor. “Yang pertama kaitannya dengan Bogor timur, bagaimana ketika memiliki akses ke tingkat provinsi dan pusat maka aspirasi masyarakat bisa diwujudkan terlebih dahulu, lalu yang kedua berkaitan dengan tambang dan lingkungan, di Bogor ini luar biasa sekali dan kita sudah rasakan efeknya di Bogor barat, seperti di awal tahun ada banjir dan longsor, ini Bogor timur juga sepertinya ada ancaman luar biasa terkait hal itu,” ujar Fathoni.
Lanjut, Fathoni menngatakan bahwa di Kabupaten Bogor banyak penambangan yang berizin namun operasionalnya melanggar peraturan. “Seperti PT BM di Tanjungsari, yang tidak berizin lebih banyak lagi, semua posisinya dari mulai aparatur desa hingga kecamatan, trantib kewenangannya bukan di kami, yang di kabupaten juga bilang begitu, kewenangannya di provinsi, bahkan sekarang undang-undang terbaru minerba ada di pusat, kalau saya bertanya untuk penindakan terkait perizinan yang harus menindak adalah aparat setempat begitu jawaban dinas ESDM,” kata Fathoni.
Dalam beberapa bulan ke belakang ini Fathoni selalu menerima laporan rata-rata 5 laporan pelanggaran setiap bulan perusahaan tambang di Kabupaten Bogor, adapun penindakan yang dilaporkan oleh aparat setempat tapi kemudian dalam satu atau dua hari pertambangan tersebut beroperasi kembali.
“Kutalingkung yang sumber mata air di Klapanunggal sekarang sudah mulai disentuh, Gunungbatu sudah mulai disentuh, dengan hadirnya Wakil Ketua DPRD Jawa Barat hari ini, sekarang ada undang-undang baru, masih peralihan, karena undang-undang harus ada PP, dan peraturan menteri, dimasa transisi ini masih di provinsi, kalaupun nanti sudah tidak ada kewenangannya paling tidak ada rekomendasinya, okelah diambil pusat tapi tolong catatan apa yang kita keluhkan selama ini, menjadi catatan provinsi untuk dimintakan masuk ke dalam peraturan menteri atau peraturan pemerintah yang nanti jadi petunjuk teknis kita,” pungkas Fatoni.
Achmad Ru’yat secara seksama mencatat dan mempelajari aspirasi yang masuk dari DPRD Kabupaten Bogor serta memberikan beberapa masukan sementara, yang pertama pandangan dirinya ketika awal dilantik menjadi anggota dewan Jawa Barat, pandangannya termasuk akses-akses infrastruktur jalan yang di dorong di Kabupaten Bogor adalah jalur puncak dua, “Saya berpendapat, puncak dua ini jangan dikomersilkan, seperti tol, tapi seperti jalan alternatif sentul, sepenuhnya dana APBD provinsi dan anggaran pusat yang sifatnya public goods tanpa komersial akses tol, kalau berbayar nanti seluruh rakyat tidak bisa menikmati, tapi kalau jalan biasa, rakyat menikmati dan sepanjang jalan masyarakat bisa mengakses,” tegas Ru’yat.
Kemudian, usulan pemekaran Bogor barat maupun Bogor timur, khusus Bogor timur saat ini bandulnya sudah ada di provinsi Jawa Barat. “Beberapa kali saya memimpin rapat dengan kepala biro pemerintahan kerjasama, pak Dani Ramdan serta forum dan pemprov juga hadir, kita sudah tugaskan biro pemerintahan untuk melakukan kajian dan membimbing kabupaten/kota, ketika pakai undang-undang pemerintah yang sebelumnya ada penyesuaian, semuanya harus ada perjuangan politik, anggota DPR RI khususnya komisi II itu harus bekerja membangun opini, saya akan catat ini sebagai aspirasi yang masuk yaitu pemekaran di Kabupaten Bogor baik itu Bogor barat maupun Bogor timur harus ditindak lanjuti dan kami sampaikan di rapat paripurna,” imbuh Ru’yat.
“Terkait sumber daya alam termasuk wilayah jalan raya Parungpanjang yang dilalui alat berat dan harus segera diperbaiki, kita sudah datang langsung kesana, jalan ke Tenjo juga, dan akan kami dorong ini di tingkat provinsi,” tutup Ru’yat. (JC)
